Donal Trump juga bersumpah untuk mengejar keadilan bagi rakyatnya, ini dilakukan menjelang sekitar 6 bulan pelaksanaan pemilu, 3 November 2020 mendatang.
Perintah eksekutif mendorong departemen kepolisian untuk menggunakan standar terbaru untuk penggunaan kekerasan.
Baca Juga: Mahfud MD Pastikan Pembahasan RUU HIP Ditunda, DPR Diminta Banyak Berdialog dengan Rakyat Dulu
Meningkatkan berbagi informasi sehingga petugas dengan catatan buruk tidak dipekerjakan tanpa latar belakang yang diketahui.
Selain itu, menambahkan pekerja sosial ke dalam tanggapan penegakan hukum pada kasus-kasus tanpa kekerasan yang melibatkan kecanduan narkoba dan tunawisma.
Jaksa Agung William Barr, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Senator Tim Scott, yang sedang mengembangkan undang-undang Republik, menghadiri penandatanganan Gedung Putih Selasa.
Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Demokrat diperkirakan akan memberikan suara akhir bulan ini mengenai undang-undang yang diajukan oleh Kaukus Hitam Kongres untuk mengendalikan kesalahan polisi.
Baca Juga: Novel Baswedan Sudah Maafkan Pelaku Penyiram Air Keras, Tapi Minta Hukum Tetap Harus Berjalan
Oposisi ingin mengizinkan korban pelanggaran dan keluarga mereka untuk menuntut polisi, sebuah gagasan yang ditentang oleh Partai Republik.
Sementara itu Partai Republik berusaha untuk mengurangi perlindungan kerja bagi anggota serikat penegak hukum.