Network
PR BOGOR - Pemerintah menyebut, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang dinilai selalu menimbulkan tanggapan yang berbeda di kalangan masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari Antara News, Kamis 1 Oktober 2020.
"Setiap ada penyelenggaraan pilkada selalu ada kontroversi, misalnya kontroversi persyaratan, dulu kontroversi bisa calon independen atau tidak, sebaiknya parpol dibatasi mendukung calon, dan sebagainya. Selalu terjadi kontroversi," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Hari Batik Nasional 2 Oktober 2020, Google Tambahkan Koleksi di Situs Resminya, Art dan Culture
Baca Juga: Lidya Pratiwi Reuni dengan Pemain Untung Ada Jinny, Sempat Dipenjara 14 Tahun Imbas Kasus Pembunuhan
Kontroversi juga terjadi tahun ini, Mahfud MD berkata, tahun ini muncul kontroversi, terutama mengenai pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Sebagian masyarakat menginginkan penyelenggaraan pilkada yang sudah dijadwalkan pada 9 Desember 2020 ditunda.
Tidak menutup kemungkinan, sebagian lainnya meminta pilkada tetap sesuai jadwal.
Baca Juga: Link Live Streaming Peluncuran Lovesick Girls BLACKPINK, 30 Menit Lagi The ALBUM Bakal Segera Rilis
