Begini Tanggapan Mensos Risma saat MK Minta Dirinya Hadir di Sidang Sengketa Pilpres 2024

- 2 April 2024, 12:00 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menteri Sosial Tri Rismaharini. /Foto: Pikiran Rakyat/Oktaviani/

Menurutnya, setiap bulan data tersebut bisa berubah sesuai dengan permintaan daerah, dan telah terjadi lebih dari 6 juta perubahan data penerima bansos.

Suhartoyo juga menegaskan bahwa dalam sidang, hanya hakim konstitusi yang akan melakukan pendalaman terhadap keterangan para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dipanggil.

Dia menyatakan, "Karena ini keterangan yang diminta oleh MK maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim."

Kubu Timnas AMIN Tanggapi Pemanggilan Empat Menteri ke Sidang MK

Sejumlah advokat Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) usai sidang di Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah advokat Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) usai sidang di Mahkamah Konstitusi. /Foto: PR Bogor/Rizky Suryana

Sementara itu, kubu Timnas AMIN merespon keinginan MK memanggil empat orang menteri dalam sidang PHPU Pemilu 2024 berikutnya pada Jumat, 5 April 2024.

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Tim Hukum Timnas AMIN, Bambang Widjojanto dalam konferensi pers usai sidang pada Senin, 1 April 2024.

"Alhamdulillah MK mendengar permohonan kami di persidangan. Semoga kebenaran segera terungkap," ucap pria yang akrab disapa BW ini.

BW juga menyoroti tidak dipanggilnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sidang MK pada Jumat nanti. "Ada yang saya pertanyakan, kenapa MK bukan memanggil Zulkifli Hasan, malah memanggil Muhadjir Effendy? Padahal dia ikut membagikan bansos atas nama kubu 02," jelasnya.

Diketahui, Zulkifli Hasan merupakan salah satu menteri yang disebut begitu vulgar membagikan bansos atas nama Jokowi dan Prabowo-Gibran ke masyarakat oleh ekonom sekaligus saksi ahli pasangan AMIN, Faisal Basri.

Selain Zulhas, menurut Faisal Basri ada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang melakukan hal serupa.

Halaman:

Editor: Muhammad Rizky Suryana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah