Network
/photo/2024/02/19/1167179898.jpg)
PEMBRITA BOGOR - KPU menggelar konferensi pers mengenai permasalahan aplikasi Sirekap di Media Center Gedung KPU, Senin, 19 Februari 2024. Konferensi pers ini digelar untuk merespons berbagai masalah pada aplikasi ini yang memengaruhi hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024.
Betty Epsilon Idroos, salah satu komisioner KPU menyatakan bahwa Sirekap KPU untuk perhitungan suara di tingkat kecamatan kini sedang ditangguhkan, usai terjadi error saat banyak petugas mengunggah form C hasil dalam aplikasi sejak Minggu, 18 Februari 2024.
"Walau Sirekap ditangguhkan, sifatnya aplikasi ini hanya alat bantu. Kita tetap menghitung suara dari hasil unggah form C hasil yang ditulis oleh petugas KPPS. Data Sirekap ini data publik, jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi selama perhitungan Pemilu 2024," jelasnya.
Ia juga mencatat lewat rilisan resmi KPU bahwa sekitar 1,6 juta orang ikut menghitung hasil pemungutan suara di TPS seluruh Indonesia.
Penyebab ditangguhkan, menurutnya, ada serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada server yang menggerakkan aplikasi Sirekap sejak Rabu, 14 Februari 2024.
"Serangan DDoS ini buat server kami offline terus, sinyalnya buruk terus. Petugas KPPS yang mau unggah form C hasil maupun Plano dari TPS masing-masing jadi error. Makanya kami tangguhkan aplikasinya untuk sementara, tapi tetap perhitungan dari bukti fisik form C hasil terus dilakukan," ujar Betty.
Baca Juga: Viral Dugaan Kecurangan di Sirekap Pemilu 2024 'Suara Cuma 62 Ditulis 951', Begini Tanggapan Bawaslu
Serangan DDoS ini juga membuat tulisan tangan di Sirekap untuk perhitungan suara Pilpres 2024 tidak terbaca dan diproses dengan jelas saat diunggah oleh petugas KPPS.
Betty berkata untuk serangan DDoS terjadi karena traffic data di server penyedia layanan sirekap sangat tinggi. Sebab, sekitar 600 juta mengakses aplikasi ini dalam rentang tanggal 14 Februari hingga 19 Februari 2024.
"Untuk menghindari agar tidak terjadi serangan DDoS, kami terus berkala melakukan pembersihan data. Keamanan siber dan kecepatan akses buka situs kami terus tingkatkan," terangnya.
Baca Juga: Banyak Petugas KPPS di Bogor Jatuh Sakit dan Meninggal Usai Pemilu 2024, Begini Tanggapan Bima Arya
KPU: Masih Ada 1.223 TPS yang Alami Salah Data
Betty juga mengonfirmasi bahwa koreksi data yang tidak sesuai sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui Sirekap website.
Betty berkata masih ada data anomali atau kesalahan data Pilpres 2024 per tanggal 19 Februari TPS pukul 06.52 WIB dari 71,52 persen suara yang masuk di real count KPU pada situs pemilu2024.kpu.go.id.
Data anomali Pilpres 2024 mencatat total 1.223 TPS, dengan rincian kesalahan data pada 1 paslon terjadi di 822 TPS, di seluruh paslon (108 TPS), dan sebagian paslon (233 TPS).
Sementara itu, kesalahan data untuk Pileg DPR 2024 berdasarkan pantauan sirekap terjadi di 4.172 TPS per tanggal 19 Februari 2024.
"Soal data anomali ini kami terus perbaiki datanya di tingkat Kabupaten dan Kota," ucap Betty menanggapi adanya kesalahan data pada perhitungan Sirekap.
Ia juga berkata fitur periksa di Sirekap hanya tersedia di perhitungan suara Pileg DPR, DPRD, dan DPD. Betty mengakui masih belum ada fitur ini untuk perhitungan suara Pilpres 2024 di aplikasi tersebut.
"Kami akui masih belum ada fitur periksa yang bisa dipakai petugas KPPS untuk Pilpres. Namun, ada fitur sesuai atau tidak sesuai agar datanya linear dengan formulir C-hasil maupun plano yang dicatat selama perhitungan suara di TPS," ucap Betty.
Betty juga mewakili KPU berjanji akan terus melakukan pemantauan terhadap aplikasi Sirekap. Ia berharap agar data dari TPS di seluruh Indonesia yang disajikan ke publik melalui situs resminya tidak terus diasumsikan dengan nada negatif.
"KPU terus terbuka kepada awak media sekalian, kepada masyarakat sekalian soal Sirekap ini. Lokasi penyimpanan Sirekap ini semuanya ditaruh di Indonesia, tidak di negara lain seperti yang diasumsikan di medsos," ucapnya.
Rekapitulasi penghitungan suara terus dilakukan oleh KPU hingga 21 Maret 2024 mendatang. Untuk perhitungan suara secara real-time KPU berkata saat ini masih dilakukan di tingkat kecamatan.***
