Network
PEMBRITA BOGOR - Menteri Keuangan Sri Mulyani beri tanggapan singkat terkait isu yang menyebutkan bahwa ia siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saat ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 19 Januari 2023, Sri Mulyani menjawab, "Ini kerja. Saya bekerja, saya lagi bekerja."
Kesibukannya terlihat dari kehadirannya dalam dua rapat di Istana Negara, membahas pajak hiburan dan dana pendidikan.
Setelah rapat, Sri Mulyani yang mengenakan atasan berwarna merah jambu tampak keluar dari Istana Negara sekitar pukul 11.30 WIB.
Dilansir dari ANTARA, ketika dihampiri awak media Ani, sapaan akrabnya, memberikan jawaban singkat terhadap pertanyaan wartawan sebelum bergegas memasuki mobil berpelat RI 26 yang sudah terparkir.
Ekonom senior Faisal Basri, dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, menyebutkan Sri Mulyani sebagai menteri yang paling siap secara moral untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Sekertaris TKN Nusron Wahid Bicara soal Isu Pemakzulan Jokowi, Dia Yakin Mahfud MD Tidak Terlibat
Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.
Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat bersedia mundur karena isu dukungan Presiden kepada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Airlangga Hartarto Juga Tanggapi Isu Sri Mulyani Mundur
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu tersebut. "Tidak, tidak," kata Airlangga.
Dalam rapat yang membahas soal pajak hiburan, isu mundurnya Sri Mulyani tidak dibahas bersama Presiden Jokowi.
Baca Juga: Istana Bantah Jokowi 'Turun Gunung' Demi Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran Pilpres 2024
Airlangga kemudian menegaskan bahwa Ani, sapaan akrab Menkeu, adalah temannya. "Bu Ani kan temen saya," ujarnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan soliditas seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari Dwipayana.***
