Network
Moeldoko, sebaliknya, berpendapat bahwa Satpol PP belum memiliki posisi yang jelas dalam pemerintahan, sehingga dukungan dari anggotanya tidak dianggap sebagai pelanggaran.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Satpol PP yang mengalami kebingungan terkait status mereka sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam penjelasannya, Moeldoko menyatakan, "Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil."
Baca Juga: TKN Jelaskan Alasan Gibran Ogah Dipanggil Bawaslu Terkait Dugaan Kampanye di CFD: Sebab Mereka...
Sebuah video dukungan dari anggota Satpol PP Garut terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 19 detik itu, lebih dari sepuluh anggota Satpol PP menyatakan dukungan mereka.
Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko, mengakui video tersebut dilakukan oleh anggotanya dan menyampaikan permohonan maaf.
Eko menjelaskan bahwa telah dilakukan sidang kode etik internal terhadap para anggota yang terlibat.
Satu anggota dikenai sanksi skorsing tiga bulan, sementara anggota lainnya mendapat skorsing satu bulan tanpa tunjangan.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran dan mengundi nomor urut tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md adalah calon yang akan bersaing dalam pemilu mendatang.
Masing-masing pasangan calon mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Anies-Muhaimin didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.
