Network
PR BOGOR - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menolak permohonan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) yang diajukan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.
Dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari Antara News, JPU KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut, penolakan itu lantaran terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan SEMA Nomor 04 tahun 2011.
"Kami selaku penuntut umum menilai bahwa terdakwa I (Wahyu Setiawan) tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC (justice collaborator) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011," katanya.
Baca Juga: Meresahkan Masyarakat Banyak, Polisi Bekuk 3 Pelaku Pengganjal ATM Masing-masing Berbeda Peran
Dalam persidangan yang digelar 20 Juli 2020, terdakwa Wahyu Setiawan melalui tim penasihat hukumnya mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar dapat ditetapkan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau JC.
"Kami selaku penuntut umum memberikan pendapat dengan berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 04 tahun 2011," tambah Ronald.
SEMA No. 4 tahun 2011 itu, menurut Ronald, seseorang dapat memenuhi kualifikasi JC bila bukan pelaku utama (perannya sangat kecil), bersikap kooperatif dalam membuka tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranannya lebih besar.
Baca Juga: Indonesia Nyaris Tergelincir ke Jurang Resesi Buntut Corona, Protokol Kesehatan Jadi Vaksin Terbaik
JPU KPK menilai, Wahyu merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait dengan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020—2025.
"Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa I (Wahyu Setiawan) merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait dengan permohonan penggantian caleg DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI," kata Ronald.
"Bahwa selain terbukti sebagai pelaku utama dalam kedua perbuatan yang didakwakan tersebut, pada pemeriksaan persidangan ini kami selaku penuntut umum menilai bahwa terdakwa I tidak terlalu kooperatif," ungkap Ronald.
Baca Juga: Buntut Video Prank Daging Kurban Isi Sampah, Youtuber Edo Putra Diancaman Hukuman Penjara 10 Tahun
"Jangankan membuka adanya keterlibatan pihak lain, untuk mengakui perbuatannya saja, terdakwa I masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan sejumlah bantahan."
Ronald menyebutkan, contoh berbelit-belit Wahyu adalah bantahan "hanya bercanda" saat menuliskan ucapan "1.000" kepada Agustiani Tio; bantahan mengenai uang yang diterima dari Saeful Bahri tidak terkait dengan surat permohonan penggantian caleg Harun Masiku di KPU RI; bantahan mengenai uang yang ditransfer Rosa Muhammad Thamrin Payapo adalah untuk bisnis properti.
"Bantahan-bantahan tersebut sama sekali tidak beralasan karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya," kata Ronald menegaskan.
Baca Juga: Lagi Ramai Soal Obat Covid-19 dan Professor Hadi Pranoto, Dokter Tirta: Gak Boleh Asal Klaim, Bahaya
Dalam perkara ini Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana.
Sementara itu, kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Pengadilan berlangsung tanpa dihadiri kedua terdakwa. Hanya ada majelis hakim yang dipimpin Tuty Haryati, jaksa penuntut umum (JPU) KPK dan penasihat hukum, sementara terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina mengikuti persidangan melalui video conference dari gedung KPK.***
