Network
PR BOGOR - Wakil presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, hari ini, Rabu 28 Juli 2021, menghadiri konferensi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Islam Nusantara di UNISNU Jepara, yang dilaksanakan secara virtual.
Dikatakan Ma'ruf Amin, bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bogor.com dari akun Instagram, @kiyai_marufamin, pada Rabu, 28 Juli 2021.
Menurut Ma'ruf Amin, regulasi tersebut merupakan upaya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang difokuskan pada empat bidang berikut ini
Baca Juga: Anthony Ginting Raih Kemenangan pada Babak Kedua Penyisihan Grup J Olimpiade Tokyo 2020
1. Pengembangan industri produk halal.
2. Pengembangan industri keuangan syariah.
3. Pengembangan dana sosial syariah.
4. Pengembangan/perluasan kegiatan usaha syariah.
Namun, kata Ma'ruf Amin, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensinya secara optimal seperti Malaysia.
"Sayangnya, Indonesia belum mampu memanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Baca Juga: Live Streaming Monthly Magazine Home Episode 13, Tayang Malam Ini Rabu, 28 Juli 2021
Dia juga mencontohkan seperti negara Brasil, dengan penduduk minoritas. Tapi mampu menjadikan sebagai produsen makanan halal, kata Ma'ruf Amin.
Bahkan Brasil mampu menjadikan dirinya produsen makanan halal terbesar di dunia, ucapnya.
Lebih dari itu, menurut Global Islamic Economic Report, pada tahun 2019, Brasil tercatat sebagai negara terbesar yang mempunyai nilai ekspor produk makanan dan minuman halal.
Dengan nilai sebesar 5,5 miliar dollar AS, disusul Australia sebesar 2,4 miliar dollar Autralia, jelas Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Presiden MBC Park Sung Je Meminta Maaf Soal Kontroversi Upacara Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020
Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
'Termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil," katanya.
Upaya penting lainnya, yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengembangan industri halal yang didukung dengan kebijakan pro-UMKM.
Seperti penyederhanaan perizinan dan pembinaan, program kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai standar BPJPH, dan Fatwa MUI.
Pemerintah juga lanjutnya, ingin memperbanyak pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Mal wat-Tanwil (BMT).
Kemudian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan koperasi syariah, serta dukungan pengembangannya, tutur Ma'ruf Amin.
Selain itu, diperlukan langkah lain dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Perlu dilakukan penguatan dan perluasan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF)," ujar Ma'ruf Amin. ***
