Network
PR BOGOR - Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai aksi pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat hanya kamuflase politik demi menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.
"Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari Antara, pada Sabtu 5 November 2020.
Puan mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Dia meminta pemerintah Indonesia untuk merespons dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Mendagri Tegas Minta 'Amankan, agar Tidak Terjadi Gangguan Money Politik'
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Liga Inggris, Man City vs Fulham di NET TV dan Mola TV: Sergio Aguero Comeback!!
Baca Juga: Sindir Polisi Soal Dipanggilnya Tukang Tenda Nikahan Anak HRS, Fadli Zon: Catat Ini Sejarah Kelam
Sebab, sepak terjangnya Benny dianggap sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.
“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” ujar Puan Maharani.
Lebih lanjut, alumni Fisip Universitas Indonesia itu menilai bahwa aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.
Baca Juga: 4 Hari Lagi Pencoblosan Pilkada 2020, Cagub Ini Malah Ditetapkan Bareskrim Polri sebagai Tersangka
Baca Juga: [Update Banjir Kota Medan] - Sudah Surut, Namun 5 Orang Tewas, 2 Hilang, dan 12.783 Jiwa Terdampak
Baca Juga: Jawab Tudingan Hashim Djojohadikusumo Soal Ekspor Benih Lobster, Susi Pudjiastuti: Keliru Apanya Bo?
Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.
Menurutnya, kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain.
Baca Juga: Usai OTT Pejabat Kemensos, Mahfud MD Apresiasi KPK: Tangkap dan Buru para Koruptor, Bravo!!!
Baca Juga: Waduh Bansos Covid-19 Diduga Dikorupsi! Pejabat Kemensos Terjaring OTT KPK, Begini Respon Mensos...
Baca Juga: Sempat Menangis Histeris Saat Ditangkap Polisi, Kini Iyut Bing Slamet Ditetapkan sebagai Tersangka
"Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," ucapnya.***
