PR BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti terkait ketidak jelasan draft final UU Omnibus Law Cipta Kerja yag di sahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu
AHY mengatakan, dalam draf final dalam sebuah UU semestinya adalah yang ditandatangani saat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg).
Tanggapan tersebut disampaikan AHY dalam cuitan pada akun twitternya @AgusYudhoyono, pada Selasa, 13 oktober 2020.
Baca Juga: Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Redam Konflik Papua Perlu Pendekatan Khusus karena Beda dengan Aceh
“Tidak adanya kejelasan draf final RUU Cipta Kerja membuat kekacauan informasi di masyarakat. Antarpemerintah/aparat dan masyarakat saling tuding menyebarkan hoax, padahal rujukan kebenaran informasi itu pun belum ada. Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoax atau bukan?" cuit AHY.
AHY khawatir masyarakat Indonesia akan tenggelam dalam perang hoaks yang saat ini dirasakan oleh dirinya.
Agus melihat banyaknya akun bodong yang menyerang pribadinya dan Partai Demokrat yang menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Kabar baik! Jumlah Penumpang Pesawat Segera Normal Lagi, Kemenhub-Kemenkes Tengah Godok Aturannya
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.
"Disebar hoaks bahwa saya mendalangi demo UU Cipta Kerja. Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ujar AHY.
Negara ini, kata AHY, adalah negara demokrasi sehingga harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat.
Baca Juga: Di Demo UU Cipta Kerja FPI Teriak Habib Rizieq Shihab Segera Pulang ke Tanah Air, Dubes Bantah Gini
Penolakan Demokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah, sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP.
"Sikap @PDemokrat yang mendukung UU No. 2/2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, adalah contoh sikap kami yang tidak asal berbeda dengan pemerintah. Ada kalanya kami menolak; ada kalanya kami mendukung. Semangat kami berlandaskan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujarnya.***