PR BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan, KLB yang melahirkan KSP Moeldoko itu merupakan masalah Internal Partai Demokrat.
“Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa di Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum."
Dia menegaskan, KLB Demokrat belum menjadi masalah sebelum didaftarkan sebagai aduan.
Baca Juga: Gus Yaqut Minta Warga Bersabar Mengenai Pelaksanaan Haji 2021, Pemerintah Siapkan Sejumlah Skenario
"Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat."
Tugas pemerintah saat ini, jelas Mahfud MD, hanya menangani soal keamanan, bukan status legalitas partai.
"Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tulis Mahfud MD, melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: JKT48 Bakal Gelar Pertunjukan Terakhirnya, Berikut Tanggal, Harga Tiket hingga Cara Pembeliannya
Dia pun menyinggung era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, SBY hingga Jokowi ini.
Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol.
“Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb,” tulis Mahfud MD.
Terkait kasus KLB Partai Demokrat, Mahfud Md menyatakan bahwa hal itu akan menjadi masalah hukum apabila hasil KLB dilaporkan atau perkara tersebut didaftarkan ke Kemenkum-HAM.
“Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM."
"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan."
"Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak/belum ada mslh hukum di PD,” tulis Mahfud MD.
Buntut panjang masalah yang baru-baru ini menerpa Partai Demokrat terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang Sumatra Utara, dengan menghasilkan Ketua Umum Partai yakni Moeldoko.***