PR BOGOR - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman akan menindak tegas jika Reuni 212 tetap digelar.
"Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan imbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan Reuni 212 karena itu melanggar Perda Nomor 88 Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga dia tidak akan melakukan Reuni 212," kata Mayjen TNI Dudung Abdurachman kepada wartawan di Kodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari Antara, pada Senin 23 November 2020.
Dudung Abdurachman menegaskan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya akan menindak tegas jika massa tetap menggelar Reuni 212.
Baca Juga: Pangdam Jaya Sebut 900 Baliho Rizieq Shihab Sudah Diturunkan, Tak Gentar Meski Dicecar Para Politisi
Baca Juga: Mengenal Sosok Millen Cyrus, Keponakan Ashanty yang Terjerat Kasus Dugaan Narkoba
Baca Juga: Sempat Dijanjikan, Kini Presiden Jokowi Justru akan Memotong Libur Panjang di Akhir Tahun Ini
Dudung menambahkan setiap warga negara harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di NKRI.
Bahkan, pembatalan acara Reuni 212 juga diperkuat dengan surat imbauan Gubernur DKI Jakarta sebab melanggar Perda 88/2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dudung mengatakan TNI dan Polri siap mengerahkan pasukan untuk menindak tegas apabila pernyataan FPI terkait pembatalan Reuni 212 dilanggar.
"Kalau dia langgar, tidak ada cerita, saya dan polisi akan tindak tegas. Tidak bisa semaunya sendiri," ujar Dudung.
Baca Juga: Terjerat Kasus Narkoba, Keponakan Ashanty, Millen Cyrus: Saya Minta Maaf, Saya Salah, Saya Nyesel
Baca Juga: Terpantau Gunung Merapi Alami Guguran Tebing Lava Lama, Begini Penjelasan dari BPPTKG Yogyakarta
Baca Juga: Bikin Kagum ARMY! Begini Pesan Suga BTS untuk Para Siswa yang Bakal Mengikuti CSAT
Pernyataan mengenai reuni alumni 212 yang dipastikan tidak jadi digelar pada 2 Desember 2020 tersebut juga disampaikan oleh FPI-GNPF U-PA 212 melalui keterangan resmi kepada wartawan.
Alasannya, permohonan untuk menggunakan Monas sebagai lokasi reuni tidak dikabulkan.
"Sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan kita untuk penggunaan Monas oleh pihak pengelola Monas dan melihat situasi serta kondisi terakhir perkembangan wabah Covid-19, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 DITUNDA untuk sementara dengan mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," demikian pernyataan tertulis FPI-GNPF U-PA 212.
Baca Juga: Kalau ARMY Puas dengan Hasil MV Life Goes On BTS, Itu Berkat V dan Jungkook BTS sebagai Direktur
Baca Juga: Daebak! Ini 5 Daftar Drama Korea Kim Hae Sook yang Berperan Jadi Seorang Ibu
Baca Juga: Jelang Tes Masuk Perguruan Tinggi, Otoritas Kesehatan Seoul Perketat Jam Operasional Klub Malam
Namun, jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka Reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat.
Sebagai gantinya, akan digelar Dialog Nasional pada 2 Desember 2020 yang dihadiri pimpinan ormas tersebut, Habib Rizieq Shihab serta 100 tokoh dan ulama.***