Network
PR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor memilih melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang berlaku mulai 11-14 September 2020.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut, sebagian besar warga di daerahnya belum teredukasi dengan baik dan 90 persen warga terpapar secara ekonomi.
Atas dasar tersebut, Bima beralasan memilih memaksimalkan penerapan PSBMK, bukan PSBB Total layaknya di DKI Jakarta.
Selain itu, Bima Arya juga sempat mengikuti pemaparan hasil riset bertajuk 'Survei Persepsi Risiko Covid-19' yang disampaikan Associate Professor Nanyang Technological University Sulfikar Amir secara virtual dari Balai Kota Bogor, Jumat 11 September 2020.
Baca Juga: Masa Operasional TikTok di Amerika Segera Habis, Donald Trump: Tak Bakal Ada Perpanjangan Waktu
“Hasil riset yang disampaikan tadi menguatkan landasan Pemerintah Kota Bogor untuk menerapkan secara maksimal PSBMK (Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas) dan tidak memilih PSBB,” ungkap Bima Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiranrakyat-bogor.com, Jumat 11 September 2020.
Dalam riset yang dilakukan 15 Agustus hingga 1 September 2020, menurut Bima Arya, menyadarkan jajaran Pemerintah Kota Bogor akan kelemahan dalam memberikan sosialisasi.
Kedepan Pemkot Bogor akan lebih memperkuat edukasi secara maksimal dengan melibatkan dokter dan tokoh agama sehingga diharapkan warga Kota Bogor lebih sadar dan paham bahwa Covid-19 itu berbahaya dan nyata.
Baca Juga: PSBB Total Bakal Berlaku di Jakarta, Ridwan Kamil: Ngikut! Bila DKI ke Kanan Jabar Ikut ke Kanan
Hasil riset juga menunjukan, Kota Bogor memiliki modalitas sosial yang luar biasa berupa solidaritas yang kuat antar sesama warga.
Untuk itu program Jaga Asa (Jaringan Keluarga Asuh Kota) akan digencarkan kembali, dimana keluarga yang mampu secara ekonomi bisa membantu keluarga yang membutuhkan.
"Selain itu Pemkot akan memperkuat protokol kesehatan yang kolaboratif dengan semua pihak," katanya.
Baca Juga: Bima Arya Sebut PSBB Total Jakarta Membingungkan, Anies Baswedan Ada Kalanya Koordinasi Lagi
Dalam pandangan lain, Bima Arya menyebut, penerapan PSBB Total layaknya di awal pandemi Covid-19 membutuhkan energi, usaha, dan anggaran yang sangat besar.
“Jadi bisa dibayangkan ketika tidak teredukasi, tidak paham dan terpapar secara ekonomi, kemudian kita terapkan PSBB secara ketat tanpa dibantu secara ekonomi, maka tidak mungkin," kata dia.
"Selain itu penerapan PSBB membutuhkan jumlah personil yang cukup untuk mengamankan, butuh anggaran bantuan sosial yang cukup. Berdasarkan hasil riset, sebanyak 50 persen bingung covid-19 buatan manusia atau bukan. Bahkan yang percaya covid-19 buatan manusia sebanyak 14 persen,” tutur Bima Arya.***
