Network
Ternyata bukan Anies yang pertama kali menggagas program ini, melainkan saat masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2016.
Saat itu, Ahok mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk mendukung program tersebut. Namun, klaim Anies Baswedan bahwa program ini merupakan bagian dari rekam jejaknya sejak tahun 2019.
"Melalui Pergub Nomor 97 Tahun 2019, sasaran penerima KJMU diperluas pada tahun 2020, yaitu tidak hanya bagi mahasiswa tidak mampu yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kemenristekdikti dan Kemenag, tetapi turut menjangkau mahasiswa tidak mampu yang kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS)," ucap Anies di situs pribadinya.
"Kami bermitra dengan kurang lebih 100 Perguruan Tinggi. Sebanyak 6 PTN di wilayah DKI Jakarta dan 84 PTN di luar DKI Jakarta. Lalu, 11 PTS akreditasi A di wilayah DKI Jakarta dan berikan bantuan Rp9 juta per semesternya," lanjut Calon Presiden nomor urut 1 ini.
Di samping klaim siapa penggagas pertama program ini, terdapat keluhan dari sejumlah mahasiswa terkait pemangkasan atau pencabutan program KJMU di masa pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi.
Beberapa mahasiswa menyampaikan keluhannya kepada Anies. Salah satu pengirim cuitan di akun @unjsecret pada Selasa, 5 Maret 2024 menyebutkan, "KJMU banyak yang dicabut. Kami para mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliah."
Data dari kolom komentar akun menfess @unjsecret berkata bahwa hanya 7.000 mahasiswa DKI saja tahun ini yang dapat menerima KJMU akibat pemangkasan kuota tersebut, dari yang sebelumnya berjumlah 19.000 mahasiswa.
Meskipun begitu, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa keluhan terkait pemangkasan KJMU seharusnya tidak ditujukan kepada Anies, mengingat kini ia tidak lagi memiliki kewenangan terkait kebijakan tersebut.
"Lah ngapain ngadu ke Anies, dia kan udah gak berwenang lagi," ucap salah satu warganet di kolom komentar @unjsecret.
Baca Juga: Disdik Respons KJMU Mahasiswa DKI yang Mendadak Dicabut: Data dari Kami Tepat Sasaran Lho
