Network
PRMN, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengajukan pertanyaan yang tajam kepada empat menteri yang hadir dalam sidang MK mengenai alasan di balik seringnya Presiden Joko Widodo melakukan perjalanan ke Jawa Tengah (Jateng). Saldi mempertanyakan alasan di balik lebih banyaknya distribusi bantuan sosial (bansos) di Jateng.
Dalam sidang yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 5 April 2024, Saldi menunjukkan peta kunjungan Presiden Jokowi sambil menyatakan, "Ada salah satu tabel yang di kedua permohonan persis sebetulnya ada yang mencantumkan list perjalanan presiden, ini karena dua pemohon ini lebih banyak bergeraknya ke presidenan ini sebetulnya karena dalilnya bertumpu di sini."
Saldi juga menaruh keingintahuan terhadap pertimbangan Presiden dalam memilih Jateng sebagai destinasi kunjungan kerja dan distribusi bansos.
Dia menyatakan, "Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon."
Lebih lanjut, Saldi meminta para menteri yang hadir menjelaskan alokasi dana yang dibawa oleh Presiden dalam kunjungan kerja tersebut.
"Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan ibu menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon," ungkapnya.
Jawaban Menteri Terkait Seringnya Jokowi Berkunjung ke Jateng
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy berdalih bahwa seringnya Jokowi berkunjung sekaligus membagikan bansos ke Jateng dalam rangka mengecek proyek strategi nasional (PSN) di wilayah tersebut.
"Kalau ada daerah yang sering dikunjungi Presiden, berarti ia sedang mengecek proyek PSN di sana," ucap Muhadjir.
Muhadjir juga menyebut kunjungan Jokowi ke Jateng menjelang akhir masa jabatan itu supaya proyek yang dibuatnya tidak terhenti di tengah jalan.
"Beliau pastinya ingin program yang dilaksanakan berjalan baik, tidak mangkrak," jelasnya.
Di sisi lain, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mencurigai seringnya Jokowi berkunjung ke Jateng ini karena ada kepentingan lain di balik sekadar hanya bagi-bagi bansos.
"Kalau kita lihat 28 kali Jokowi berkunjung ke sana (Jateng). Menurut kami ini seperti mempolitisasi bansos, harus diaudit penyaluran dana tersebut," ujarnya.
Alasan Jokowi Tidak Jadi Saksi di MK
Terkait pemanggilan empat menteri Kabinet Jokowi, hal ini muncul setelah kuasa hukum dari kubu Ganjar-Mahfud berharap MK memanggil Presiden Jokowi untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik.
Namun, MK memilih untuk memanggil empat menteri, termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Alasan mengapa Presiden Jokowi tidak dipanggil sebagai saksi padahal terlibat langsung dalam dugaan kecurangan pemilu melalui bansos karena menurut salah satu hakim, Arief Hidayat tidak elok. Ia menyebut Jokowi sebagai simbol negara.
Baca Juga: Romo Magnis Jadi Saksi Ahli Ganjar-Mahfud, Nilai Jokowi sebagai 'Pencuri' Suara di Pilpres 2024
"Presiden Jokowi itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, simbol negara. Tidak elok jika memanggil beliau juga dalam persidangan," kata Arief.
Dalam sidang hari ini, para pihak pemohon seperti kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hadir, bersama dengan perwakilan KPU, Bawaslu, dan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MK Suhartoyo mengingatkan bahwa hanya hakim yang berwenang untuk mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP dalam sidang.***
