Bantah Berselisih dengan Risma Soal Pilkada, Hasto Kristiyanto: Semua Taat Pada Putusan Megawati

- 31 Agustus 2020, 11:56 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. /

Terlebih Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan harus memenuhi kriteria ideologis, Pancasilais, serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

Baca Juga: Hari Ini Terakhir Pendaftaran Bantuan Kuota Gratis Kementerian Pendidikan, Subsidi Senilai 35-50 GB

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital," kata Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan, bila inigin menang di Surabaya maka dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang.

"Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Masih Lanjut Cairkan Subsidi Gaji, Pekerja yang Belum Dapat Masih Ada Kesempatan

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan.

"Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum," tuturnya.***

Halaman:

Editor: Amir Faisol


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x