Network
PR BOGOR - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon kembali melontarkan kritik kepada pemerintah.
Fadli Zon dikenal sebagai salah satu tokoh publik yang kerap memberikan kritikan atas kebijakan pemerintah.
Kali ini, Fadli Zon menyoroti sikap pemerintah yang dianggap terlalu sibuk mengurusi pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Baca Juga: Kemenag Menyeleksi Imam Masjid ke Uni Emirat, Menag Fachrul Razi Beri Pesan: Jaga Nama Bangsa
Baca Juga: Segera Cair BSU Sebesar Rp1,8 Juta Bagi Anda Guru Bukan PNS dari Kemenag, Bakal Ada 636.381 Orang
Baca Juga: BTS Beri Nasihat untuk Siswa yang akan Mengikuti CSAT, Komentar V Paling Menghibur
Di sisi lain, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaan negars Republik Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020.
Peringatan tersebut dilakukan dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora yang saat ini telah dilarang oleh pemerintahan Indonesia.
Dalam deklarasinya, ULMWP telah menetapkan konstitusi baru dan mengangkat pemimpin mereka yang kini menetap di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden Interim (sementara) mereka.
Baca Juga: Catat Tanggalnya, Ada MAMA 2020 di Indosiar dan KPop Super Concert di SCTV
Baca Juga: ARMY harus Tahu: Ada Momen Kala 7 Member BTS Bangkang Aturan Big Hit, V dan Jungkook Bikin Ulah?
Baca Juga: Desak Calling Visa Israel Dicabut, Fadli Zon: Kita Tak Memiliki Hubungan Diplomatik dengan Mereka
"Pak Joko Widodo, Mahfud MD, Panglima TNI, dan Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?," Kata Fadli Zon, seperti dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari akun Twitter resminya, Rabu, 2 November 2020.
Sebelumnya, Fadli Zon juga sudah mengingatkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal kemungkinan adanya aksi separatis di Papua pada 1 Desember 2020.
Oleh karena itu, Fadli Zon menyarankan agar Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua.
Baca Juga: Anies Baswedan Positif Covid-19, Gubernur Pilih Mengasingkan Diri di Bangunan Tua Tahun 1906
Baca Juga: Mahfud MD Enggan Tindak Massa yang Geruduk Rumah Ibundanya, Justru Ferdinand Hutahaean yang Getol
Baca Juga: Usai Rumah Ibundanya Digeruduk Massa, Mahfud MD Angkat Bicara: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya
Menurut Fadli Zon dengan berkantornya seorang Panglima TNI di sana, Hadi Tjahjanto dapat memantau langsung perkembangan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan aksi separatis di Papua.
"Biasanya pada 1 Desember ada peringatan (Organisasi Papua Merdeka) OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," ucap Fadli Zon.
Selain itu, ULMWP juga mendeklarasikan 'government-in-waiting' atas wilayah Papua Barat, yang merupakan istilah untuk pemerintahan masa depan.
Baca Juga: Yuk Uji Pengetahuanmu, Kapan Sederet Idola Kpop Ini Memulai Debut di Industri Musik Korea...
Baca Juga: Anies Baswedan Positif Covid-19, Penanganan Corona di Ibukota Berjalan Meski Gubernur Diisolasi
Baca Juga: Gunung Semeru Meletus Satu Orang Hilang, Kerugian Mencakup Hewan Ternak, Sawah, dan Infrastruktur
Perlu diketahui, UMLWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, karena tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pada tahun 1962, Militer Indonesia mengambil alih Provinsi Papua Barat dan sejak saat itu, wilayah Papua Barat telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit.
Sehubungan dengan hal tersebut, selaku Presiden Sementara Republik Papua Barat, Benny Wenda menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
Baca Juga: Update Harga Emas Hari Ini 2 Desember 2020: Antam Turun Jadi Rp1.911.000 per 2 gram
Baca Juga: BoA Rilis Video Musik 'Better' yang sangat Dramastis, Ada Adegan Jeruji Besi dan di bawah Petir
Baca Juga: Ramalan Zodiak Taurus, Gemini, Leo dan Scorpio 2 Desember 2020, Mulai Asmara hingga Keuangan Kamu
"Demi mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar Benny Wenda.
Benny Wenda juga berjanji akan menjadikan Papua Barat sebagai negara hijau pertama di dunia, yang juga menjunjung hak asasi manusia.
"Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan obor bagi hak asasi manusia," tuturnya.***
