PRMN, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dia dan tiga menteri lainnya menerima arahan dari Presiden Jokowi sebelum memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
Airlangga menjelaskan bahwa arahan dari Presiden Jokowi adalah untuk memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing menteri, tanpa ada arahan khusus.
Dalam keterangannya kepada wartawan usai sidang diskors pada Jumat siang, Airlangga menegaskan, "Arahan Pak Presiden (agar) dijelaskan sejelas-jelasnya. Arahan khususnya tidak ada. Dijelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri."
Selama sidang, Airlangga bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan penjelasan detail mengenai program penyaluran bantuan sosial (bansos).
Mereka membahas mengenai anggaran, alasan, landasan hukum, jumlah penerima, serta realisasi program tersebut.
Menko PMK Muhadjir Kena Tegur Hakim MK
Dalam sidang, Menko PMK Muhadjir Effendy mendapat teguran dari Ketua MK Suhartoyo karena memberi penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi terkait bansos.
Dalam persidangan di MK, Muhadjir membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi turun langsung ke lapangan tidak untuk membantu pemenangan anaknya yang jadi cawapres, Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk memastikan bantuan sosial mencapai sasaran yang tepat.
Muhadjir menyatakan, "Bapak Presiden itu selalu menerapkan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun."
Dia juga berkata Jokowi bermaksud untuk menemui langsung penerima bansos. Menurutnya, kunjungan Presiden tidak hanya terfokus pada satu titik, melainkan merata ke berbagai daerah.
"Kalau ada antusiasme masyarajat di suatu daerah, menurut saya ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ingin dia cek," ucapnya.
Namun, pernyataan Muhadjir ini kemudian ditegur karena dianggap terlalu memihak Jokowi oleh Suhartoyo.
Hakim MK tersebut berkata seharusnya Muhadjir berada di sisi netral dan hanya menjelaskan tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju terkait dengan penyaluran bansos.
Sementara itu, Airlangga juga berujar bahwa penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disepakati bersama DPR RI serta melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.
"Penyaluran bansos salah satunya melalui Kementerian BUMN, untuk pangan bersama Bapanas dan Bulog. Muara anggarannya di Kemenko Perekonomian," jelasnya.
Dalam konteks sengketa Pilpres 2024, bantuan sosial menjadi salah satu topik utama yang dibahas pada sidang hari ini di MK.
Baca Juga: Menteri Jokowi Ramai-ramai Jelaskan Aliran Dana Bansos di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin serta Ganjar-Mahfud dalam gugatannya menuduh bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Hal ini ditegaskan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers di Gedung MK.
"Dalam konteks kebijakan, Presiden Jokowi melakukan abuse of power dengan cara mempolitisasi bantuan sosial di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya melihat sendiri Jokowi membagikan langsung bansos tersebut di sana. Ada 28 kali kunjungan di Jawa Tengah, 10 kali kunjungan di Jawa Barat, dan sisanya di daerah lain," ucapnya.***