Sidang Sengketa Pilpres 2024 MK Dihadiri Empat Menteri, Jokowi Didesak Jadi Saksi

PRMN, Jakarta - Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju siap menjalani sidang sebagai saksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pemilihan Umum 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Sosial Tri Rismaharin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Melansir Pikiran Rakyat, Mensos Risma tiba lebih awal dengan pakaian batik bernuansa coklat, tanpa memberikan komentar kepada awak media.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Gedung MK dengan setelan jas hitam dan dasi hitam, menegaskan kesiapannya sebagai saksi dengan singkat, "Alhamdulillah," kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangannya terkait kehadiran di MK sebagai saksi dengan lebih banyak detail, "Alhamdulillah, nanti dengerin (sidangnya) ya di dalam," ujar Sri Mulyani.

Di samping itu, Menko PMK Muhadjir Effendy tiba paling akhir di Gedung MK.

Keempat menteri tersebut siap menjalani sidang dalam sengketa Pemilu 2024, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk turut hadir dalam persidangan tersebut.

Jokowi Didesak Hadir di Sidang MK

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan surat terbuka kepada MK, meminta kehadiran Jokowi dalam sidang tersebut.

"Urgensi Menghadirkan dan Meminta Keterangan Presiden Joko Widodo dan Delapan Petinggi K/L dalam Persidangan Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi," demikian bagian perihal pada surat tersebut, yang diterima langsung oleh pihak MK.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK Budi Wijayanto menyatakan bahwa surat tersebut akan diserahkan kepada majelis hakim konstitusi.