PEMBRITA BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis yang diusung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai sekitar Rp15 ribu per anak.
Airlangga menegaskan, anggaran untuk program makan siang gratis sebesar Rp15 ribu per anak berada di luar anggaran untuk program susu gratis. Selain itu, pasangan nomor urut 02 juga memperjuangkan program pemberian susu gratis untuk anak-anak.
"Per anak kira-kira Rp15 ribu belum termasuk susu," kata Airlanggan, dikutip Bogor.Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA, Senin, 26 Februari 2024.
Walaupun begitu, Airlangga belum bersedia mengungkapkan wilayah yang akan menerapkan program makan dan susu gratis bagi anak-anak yang diusung pasangan nomor 02.
"Nanti ada pembahasan detail," tutur Airlangga.
Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas Rapat Kabinet Hari Ini
Diketahui, rapat kabinet hari ini, Senin, 26 Februari 2024 akan membahas rincian dari program makan siang dan susu gratis dalam kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Program tersebut merupakan ide dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dokumen visi dan misi pasangan calon tersebut, tujuan dari program makan siang gratis adalah untuk menangani isu stunting dan akan ditujukan kepada siswa pra-sekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren.
Selain itu, bantuan nutrisi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan mendukung ekonomi keluarga.
Program ini ditargetkan untuk mencapai lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Baca Juga: Gibran Jawab soal Kementerian Baru Khusus Makan Siang Gratis Usai Ketemu Prabowo: Masih Rahasia
Perlu diketahui, KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang menjadi referensi dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025.
Rancangan APBN 2025 ini adalah yang terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dilakukan oleh pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta agar rancangan APBN ini lebih difokuskan, sehingga APBN dapat menyelesaikan berbagai masalah struktural dan fundamental.
"APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia," ujar Sri Mulyani, Selasa, 13 Februari 2024.***