PEMBRITA BOGOR - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengundang perhatian dan kritik tajam dengan penawaran hadiah uang sebesar Rp100 ribu kepada siapa pun yang berhasil menangkap buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.
Penawaran ini mencuatkan berbagai reaksi, termasuk dari politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno.
Hendrawan Supratikno menilai bahwa tindakan Fahri Hamzah seolah-olah meremehkan dan menertawakan penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Cak Imin Santai Tanggapi Dukungan Yenny Wahid untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Dalam pernyataannya, Hendrawan mengatakan, "Pernyataan FH (Fahri Hamzah) dapat ditafsirkan menertawakan atau meremehkan proses penegakan hukum di Indonesia, diksi dan insentif yang digunakan terkesan mencemooh."
Lebih lanjut, Hendrawan Supratikno mendorong aparat penegak hukum untuk tetap bekerja secara profesional dan berintegritas. Dia mengatakan, "Kami dorong APH (aparat penegak hukum) untuk terus bekerja secara profesional dengan integritas penuh."
Hendrawan Ucap Fahri Hamzah Fokus Dulu Bawa Gelora ke Parlemen
Sementara itu, Hendrawan juga mengkritik Fahri Hamzah dan Partai Gelora dengan menyindir bahwa lebih baik mereka fokus untuk memastikan keberhasilan Partai Gelora dalam pemilihan umum.
Baca Juga: Cak Imin: Bangsa Ini Jangan Mau Dipimpin oleh Orang yang Tak Punya Nalar dan Tanpa Gagasan
Hendrawan menyatakan, "Apakah tidak lebih baik Pak FH bekerja lebih serius untuk membawa Partai Gelora lolos ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold)?"
Tentang Harun Masiku, yang merupakan tersangka dalam kasus korupsi pemilu, keberadaannya masih misterius. Masih simpang siur apakah dia berada di dalam negeri atau telah kabur ke luar negeri melalui jalur yang tidak diketahui.
Fahri Hamzah, di sisi lain, menyatakan kesiapannya memberikan hadiah Rp 100 ribu kepada siapa pun yang berhasil menangkap Harun Masiku.
Baca Juga: Gibran Tanggapi Statusnya di PDIP: Jelas, Mbak Puan Bilang Saya Hanya Pamit untuk Jadi Cawapres
Sebelumnya, kasus korupsi Harun Masiku ini jadi sorotan lantaran ia merupakan figur penting yang disebut dalam penanganan kasus KPK.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, yang pada saat itu menjabat sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wahyu Setiawan diduga menerima suap terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.
Pada 9 Januari 2020, Wahyu Setiawan resmi menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Tidak hanya Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina juga diduga menerima suap. Pemberi suap pada waktu itu, menurut KPK, adalah Harun Masiku dan Saeful Bahri.