PEMBRITA BOGOR - Dalam sebuah pidato di Djakarta Teather, Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023, Ketua Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons kabar-kabar yang mencuat terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal skenario masa jabatan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.
"Sepertinya di media ada yang bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Jelas ya," tegas Bahlil dalam pidatonya.
Bahlil juga menambahkan, "Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa."
Baca Juga: Faldo Maldini Balas Pernyataan Adian Soal Retaknya Hubungan Megawati-Jokowi di PDIP
Menteri Investasi tersebut membantah klaim bahwa isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah orang lain. Ia juga menyebut bahwa isu penundaan pemilu, yang beberapa waktu lalu sempat ramai, berasal dari dirinya sendiri.
Isu Skenario 3 Periode Jokowi
"Jujur, saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," kata dia.
Bahlil menegaskan bahwa jika ide penundaan pemilu yang ia ajukan baik, maka boleh diikuti. Namun, jika tidak baik, maka tak perlu dikembangkan lebih lanjut.
Baca Juga: Din Syamsuddin Kunjungi Markas PKS Bahas Dukungan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024
"Sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," tegasnya.
Sebelumnya, kontroversi seputar tiga periode kembali mencuat setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa PDIP diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Namun, Hasto tidak merinci siapa yang dimaksud dengan "Pak Lurah."
Hasto juga mengungkapkan bahwa salah satu menteri pernah mengklaim memiliki data besar tentang keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Menteri tersebut mengklaim bahwa sejumlah anggota kabinet mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atas persetujuan "Pak Lurah," termasuk beberapa ketua umum partai politik.***