PR BOGOR - Presiden Joko Wiodo mengingatkan seluruh menterinya di Kabinet Indonesia Maju agar bekerja lebih keras di tengah masa krisis pandemi Covid-19.
Jokowi mengungkapkan kejengkelannya kepada seluruh menterinya secara langsung dalam sidang rapat kabinet yang digelar pada 18 Juni 2020.
Tidak segan, Jokowi bahkan menyebut dan mengevaluasi Kementerian Kesehatang yang kinerjanya dinilai lamban.
Baca Juga: Sistem Demokrasi Kriminal, Refly Harun: Cuma Butuh Rp6 Triliun untuk Menguasai Indonesia
Parameter yang digunakan Jokowi adalah anggaran di Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp75 triliun baru dialokasikan 1,53 persen.
Rapat kabinet yang dilaksanakan pada 18 Juni 2020 itu baru diungkapkan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden dalam 10 hari kemudian.
Diberitakan di Seputartangsel.pikiran-rakyat.com, Senin 29 Juni 2020, Bey Triadi, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden menggatakan alasannya, banyak hal yang bisa diketahui publik, utamanya kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Jokowi: Saya Bicara Apa Adanya, Kabinet Indonesia Maju Tidak Ada Progres yang Signifikan
"Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini," kata Bey.
Artikel ini telah tayang di Seputartangsel.pikiran-rakyat.com dengan judul 'Peringatan Keras Presiden Jokowi kepada Para Menteri 28 Juni 2020 Dirilis ke Publik 10 Hari Kemudian'.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Jokowi memberi peringatan keras kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19 agar mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal," kata Jokowi.
Baca Juga: Fakta-fakta Lagu How You Like That Milik BLACKPINK, Kalahkan Stay Gold BTS hingga Simbol Keagamaan
"Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," tutur Jokowi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi reshuffle menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
Baca Juga: Belasan Miliar Orang Cari Sosok V BTS di Google, Pria Tertampan 2020 yang Kalahkan Zyan Malik
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi," katanya.
"Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya," ungkapnya.
Hadir dalam sidang paripurna tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para kepala lembaga negara.
Baca Juga: Kasih Ibu Sepanjang Masa, Cerita Kelly Memiliki Rahim Ganda dan 2 Kandungannya Berisi Bayi Kembar
"Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," ujar Jokowi pula.
Presiden pun meminta agar para menteri punya satu perasaan yaitu bekerja dalam kondisi krisis.
"Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya, jadi tindakan-tindakan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan kita suasananya harus suasana krisis," kata Jokowi.
Baca Juga: Hubungan Kedua Negara Memburuk, AS Penjarakan Ilmuan Tiongkok 25 Tahun Atas Dakwaan Spionase Ekonomi
"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" kata Presiden lagi.
Sebagaimana diketahui, Presiden sendiri sudah mengeluarkan dua perppu sejak pandemi Covid-19 terjadi.
Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca Juga: Dua WNI di Tahan Selama 13 Tahun di Malaysia, Mengaku Bukan Warga Indonesia Melainkan Sunda Empire
Perppu tersebut sudah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 pada 12 Mei 2020.
Kedua, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Kalau perlu kebijakan perppu, ya perppu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, ya perpres saya keluarkan," ujar dia.
Baca Juga: Makna Tersembunyi Lagu How You Like That Milik BLACKPINK, Serta Simbol Dosa di Tubuh Jisoo
"Kalau sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) ya keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan kejengkelannya lantaran menilai masih ada menteri yang bekerja seperti biasa.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa tidak punya perasaan. Suasana ini krisis," tuturnya.*** (Sugih Hartanto/Seputar Tangsel/PRMN)