PR BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Kementerian Peradangan (Kemendag) menerapkan prosedur kesehatan di pasar tradisional dengan ketat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan hal ini agar tak terjadi gelombang kedua penularan COVID-19 di Indonesia.
Demikian disampaikan Ade Rosiade sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari Pikrian-Rakyat.com,Rabu 3 Juni 2020.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi COVID-19, Pakar: Tak Lagi Ditolak
"Sebagai mitra kerja Kemendag, saya ingin mengingatkan agar Kemendag menerapkan prosedur kesehatan secara ketat di pasar tradisional," kata Ade Rosiade.
"New normal sebentar lagi kita hadapi dan jalankan. Saya ingin Kemendag memastikan agar gelombang kedua penularan COVID-19 tidak terjadi," kata Andre.
Andre menegaskan, penerapan prosedur kesehatan secara ketat harus dilakukan agar tidak muncul cluster baru penularan COVID-19 akibat pembukaan pasar tradisional.
Baca Juga: Ditinggal Istri Merantau ke Negeri Orang, Pria di Blitar Hamili Gadis 17 Tahun
"Saya mencontohkan adanya penambahan kasus penularan baru COVID-19 yang cukup signifikan dari cluster Pasar Raya Padang, Sumatera Barat berdasarkan pantauan tim di lapangan," katanya.
Artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul 'Hindari Gelombang Kedua Covid-19,Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional saat New Normal Harus Ketat'.
Andre menyebut hingga saat ini ada 148 kasus positif COVID-19 dari cluster Pasar Raya Padang.
"Ini contoh nyata di dapil saya di Sumatera Barat. Ada cluster Pasar Raya Padang. Pada mulanya ada puluhan pedagang dan pengunjung didapati positif covid-19," katanya.
Baca Juga: Kepala Dinas Hingga Sekcam di Semarang Positif COVID-19, Wali Kota: Sehat Tapi Positif
Hingga hari ini jumlahnya terus meningkat, sudah mencapai 100 lebih pasien positif.
"Ini mohon jadi evaluasi bagaimana standar protokol kesehatan di pasar tradisonal betul-betul dijalankan," ucapnya.
Terkait penerapan prosedur kesehatan di pasar tradisional, Andre mendorong Kemendag menggandeng pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: 950 Calon Jamaah Haji Kota Bogor Gagal Berangkat, Usaha Travel Terancam
"Kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah akan memudahkan implementasi kebijakan di lapangan," tuturnya.***