PR BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti 'pertikaian' dua tokoh yakni Gubernur Jawa Barat dan Menko Polhukam di jejaring media sosial twitter.
Ridwan Kamil dan Mahfud MD saling 'tudingmenuding' mengenai awal mula atau duduk perkara daripada kekisruhan yang dimunculkan di publik berkenaan dengan Habib Rizieq Shihab.
Gubernur Jawa Barat dalam unggahannya melalui akun twitternya menyampaikan 'amarahnya' kepada Mahfud MD, menilai Menko Polhukam seharusnya ikut bertanggung jawab.
Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Park Seo Joon Jadi Aktor Pria yang Paling Dikagumi: Definisi Power in the Ordinary
Baca Juga: 'No Karni No Berani' Julukan Karni Ilyas dari Rocky Gerung, Singgung Istana: Pasti Ada yang Korslet
Baca Juga: Sering Muncul di ILC hingga Dijuluki 'No Rocky No Party', Rocky Gerung: ILC Bagian dari Demokrasi
Mahfud MD diminta ikut bertanggung jawab lantaran selama ini mengenai Habib Rizieq Shihab ini berbuntut panjang hingga beberapa daerah ikut terlebat diminta keterangan kepolisian.
"Siap pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," ungkapnya melalui akun resmi twitternya, @ridwankamil.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun ikut menanggapi 'pertikaian' dua tokoh dan pejabat publik tersebut.
Baca Juga: 5 Kumpulan Lirik Lagu Perayaan Hari Natal 2020 dari Penyanyi Dalam Negeri: Ada Malaikat dari Judika
Baca Juga: Soal Habib Rizieq, Ridwan Kamil ke Mahfud MD: di Islam Adil Itu Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya
Baca Juga: Update Harga Emas Hari Ini Kamis, 17 Desember 2020, Wow! Antam Naik Jadi Rp1.927.000 per 2 gram
Ahmad Sahroni menilai pernyataan Ridwan Kamil tersebut kurang tepat. Karena, menurut dia, Mahfud MD sudah mengingatkan para penjemput Rizieq Shihab menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan massa FPI.
"Anggapan (Ridwan Kamil) yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan, ya kurang tepat. Karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni melansir Pikiran-Rakyat.com dari situs Antara dalam artikel 'Pernyataan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Tuai Kritik, Sahroni: Bukan Saatnya Tunjuk Siapa Salah', Kamis, 17 Desember 2020.
Dalam pandangan Sahroni, makna tertib (yang disampaikan Mahfud) itu termasuk melapor ke pihak kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian. Namun itu tidak terpenuhi.
Baca Juga: 12 Ramalan Zodiak 2021: Semoga Covid-19 Usai, Inilah Jenis Pekerjaan yang Diprediksi Bakalan Cocok
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Sinetron Ikatan Cinta Episode ke-82: Beruntung Andin Selamat, Lalu Reyna?
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta 17 Desember 2020: Al Menyelamatkan Andin dengan Memberi Nafas Buatan?
Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membludak itu disebabkan para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.
"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah. Tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," kata dia.
Sahroni menilai Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan terkait ketertiban tetapi kenapa masyarakat masih melanggar. Itu menurut Sahroni, yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Libra 2021: Kesuksesan dan Keberuntungan Menantimu Libra, Tetap Semangat!
Baca Juga: Ramalan Shio 17 Desember 2020 Kelinci, Naga, dan Ular: Kelinci, Sambutlah Hari Romantismu Hari Ini
Baca Juga: Ramalan Shio Tikus, Kerbau, dan Macan Kamis, 17 Desember 2020: Macan, Tolonglah Kendalikan Emosimu!
Politisi Partai NasDem itu juga menyampaikan saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Rizieq Shihab yang berlarut-larut.
"Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya.
Seperti diketahui, usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya 'statement' dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil, Rabu, 16 Desember 2020.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo dan Virgo Besok 17 Desember 2020: Perhatikan Keuangan, Jangan Terlena
Baca Juga: Sarana Baru untuk Belajar, Rans Entertainment Kenalkan Animasi Anak Bertajuk 'Lorong Waktu Si Aa'
Baca Juga: Lirik Lagu Willow - Taylor Swift, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia
Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurutnya menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, maupun di Petamburan.
"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata Mantan Wali Kota Bandung itu.
Oleh karena itu, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh jajaran kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat.
Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.***(Dila Nashear/Pikiran-Rakyat.com)