PR BOGOR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 37 dugaan kasus politik uang selama 10 hari terakhir kampanye Pilkada 2020 yang berlangsung pada 25 November hingga 4 Desember. Dugaan politik uang ini ditemukan di 26 kabupaten/kota.
"Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 37 dugaan kasus politik uang ditemukan di 26 kabupaten/kota," kata Anggota Bawaslu Muhammad Afifudin, dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari PMJ News, Sabtu 5 Desember 2020.
Namun, Afif tak merinci daerah yang diduga terjadi politik uang tersebut. Ia mengatakan pihaknya bakal menggelar patroli Pengawasan Antipolitik Uang jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang.
Baca Juga: Gus Dur Bubarkan Kemensos karena Korupsinya Gede-gedean, Terbukti di Era Jokowi Sekarang. . .
Baca Juga: Jelang Episode Terakhir Malam Ini, Ungkapan Perasaan Pemeran Drama 'Start-Up', Suzy: Campur Aduk Nih
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara Korupsi Bansos Covid-19, Bendahara PDIP Ini Lolos Ancaman Hukuman Mati
"Ini akan digelar selama masa tenang, yaitu dalam rentang waktu Minggu-Selasa (6-8 Desember)," ujar Afif.
Selain dugaan politik uang, Afif mengatakan pihaknya juga menemukan sejumlah pelanggaran lainnya. Salah satunya terkait pelaksanaan kampanye dengan metode online.
Bawaslu menemukan sedikitnya 26 dugaan pelanggaran melalui media sosial. Dugaan pelanggaran tersebut berupa materi kampanye yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Baca Juga: Usai Mensos Juliari Batubara Ditangkap KPK, dr. Tirta: Hukum Mati Pelaku Korup Dana Bantuan Covid-19
Baca Juga: Geram! Jokowi Buka Suara Soal Penangkapan Mensos Juliari Batubara: Saya Tidak akan Melindungi
Baca Juga: Publik Sempat Kira Luhut, Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Plt, Pengganti Mensos Juliari Batubara
"Bawaslu juga masih mendapati pemasangan APK baru. Setidaknya pemasangan APK baru dilakukan di 200 kabupaten kota. Di sisi lain, Bawaslu menertibkan 247.732 selama 70 hari kampanye ketujuh," ucap Afif.
Selama masa kampanye, Afif juga mengatakan terjadi kekerasan terhadap penyelenggara pemilu.
Sedikitnya ada 30 pengawas pemilu yang mengalami kekerasan saat bertugas mengawal penyelenggaraan pemilu.
"Rinciannya, 28 orang mengalami kekerasan verbal dan dua orang mengalami kekerasan fisik," ungkapnya.***