Network
“Jadi saya menyatakan silahkan berjalan eskulnya, tidak boleh di hentikan selama tidak memaksa, tidak mengikat, dan memberatkan siswa. Kalau masuknya sumbangan silahkan kecuali pramuka, karena pramuka ada dasar hukumnya, ada iuran wajib pramuka seperti itu, tapi kalau yang lain tidak wajib dan harus hati-hati semua,” ucapnya.
Wali Kota Bogor ini juga mengungkapkan hasil turun ke SMPN 13 Bogor beberapa hari belakang, di mana sekolah ini berprestasi di bidang baris berbaris Paskibra dan tahun lalu menyandang juara bertahan.
Sehingga, kegiatan ekskul ini tidak boleh di hentikan, karena dampak dari ini bisa membuat demotivasi langsung ke para siswanya.
Baca Juga: Amanda Manopo Akui Dapat Bayaran Rp16 Juta untuk Sekali Promosi Judi Online
"Jadi Disdik ini tidak boleh diam harus turun melakukan sosialisasi, harus turun menjelaskan mana sumbangan mana pungutan, dan saya minta ini dipercepat. Targetnya minggu depan harus sudah saya sahkan Perwali, disitu ada SOP-nya mana yang boleh, mana yang tidak terkait dengan sumbangan dan pungutan, supaya semuanya aman," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan kerja ke lapangan, saat ini sebanyak 71 sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Bogor mengehentikan kegiatan ekstrakurikuler.
Menurutnya, pihak sekolah saat ini takut untuk menggelar kegiatan ekstrakulikuler, karena dana BOS yang ada tidak mampu menopang pembiayaan kegiatan, sehingga perlu adanya kontribusi dari orang tua. Lantaran tidak adanya batasan dan penjelasan resmi terkait apa itu pungli, maka pihak sekolah kini memilih tidak menggelar kegiatan ektrakulikuler.
Padahal banyak ajang perlombaan yang akan digelar pada Oktober sampai November 2023, yang seharusnya bisa diikuti oleh siswa-siswi di seluruh Kota Bogor. Dirinya menambahkan, kurikulum merdeka belajar yang saat ini dijalankan seharusnya bisa bisa menjadi wadah bagi para siswa dan guru dalam mengembangkan diri dan memberikan kebabasan dalam belajar.
Namun, pada kenyataannya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Wali Kota Bogor malah membelenggu kebebasan di dunia pendidikan dengan memberikan rasa takut kepada guru dan siswa dalam mengembangkan karir.***
