Network
PEMBRITA BOGOR - Buntut adanya Surat Perintah Walikota Bogor nomor 420/Sprint. 3524 – Umum tentang tindaklanjut penanganan kasus pungli di sekolah, membuat sejumlah sekolah takut untuk menjalankan ekstrakulikuler karena biaya yang ditetapkan khawatir dianggap pungli.
Atas hal ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku sudah mendapatkan informasi terkait persoalan pemberhentian kegiatan ekskul tersebut. Di mana, dalam beberapa hari lalu dirinya juga turut menyambangi salah satu SMPN yang ada di Kota Bogor.
"Jadi ada informasi yang beredar bahwa eskul di hentikan untuk sementara waktu, menunggu aturan lebih detail tentang Pungli. Saya telah tegur Disdik. Seharusnya tidak boleh di hentikan, tetap jalan terus ya, tapi dilakukan sosialisasi edukasi mana yang masuk Pungli, mana yang masuk pungutan dan mana yang masuk sumbangan," jelasnya.
Baca Juga: Buntut Kecelakaan Beruntun Tol Semarang-Solo, Sopir Bus Ditetapkan Sebagai Tersangka
Disinggung mengenai Kepala Sekolah tidak ingin mengeluarkan rekomendasi terkait iuran kegiatan ekskul, Bima mengungkapkan, bahwa hal tersebut tidak bisa di pukul secara rata. Jika anak-anak membutuhkannya, dan sifatnya hanya sebatas sumbangan, maka dirinya tentu mempersilahkan.
"Kalau sifatnya sumbangan, silahkan jalan. Sumbangan ini akhirnya tidak memaksa, karena yang mau nyumbang silahkan. Edukasi ke Kepsek harus intens. Saya akan evaluasi Disdik mulai dari Kepala Dinas Pendidikan sampai bawah, evaluasi dalam rotasi nanti," tegas Bima Arya.
Bima Arya mempersilahkan sekolah untuk tetap menggelar kegiatan eksul selama memenuhi aturan yang berlaku
Bima Arya kembali mempersilahkan, sekolah untuk tetap menggelar kegiatan eksul, selama memenuhi aturan yang berlaku.
“Jadi saya menyatakan silahkan berjalan eskulnya, tidak boleh di hentikan selama tidak memaksa, tidak mengikat, dan memberatkan siswa. Kalau masuknya sumbangan silahkan kecuali pramuka, karena pramuka ada dasar hukumnya, ada iuran wajib pramuka seperti itu, tapi kalau yang lain tidak wajib dan harus hati-hati semua,” ucapnya.
Wali Kota Bogor ini juga mengungkapkan hasil turun ke SMPN 13 Bogor beberapa hari belakang, di mana sekolah ini berprestasi di bidang baris berbaris Paskibra dan tahun lalu menyandang juara bertahan.
Sehingga, kegiatan ekskul ini tidak boleh di hentikan, karena dampak dari ini bisa membuat demotivasi langsung ke para siswanya.
Baca Juga: Amanda Manopo Akui Dapat Bayaran Rp16 Juta untuk Sekali Promosi Judi Online
"Jadi Disdik ini tidak boleh diam harus turun melakukan sosialisasi, harus turun menjelaskan mana sumbangan mana pungutan, dan saya minta ini dipercepat. Targetnya minggu depan harus sudah saya sahkan Perwali, disitu ada SOP-nya mana yang boleh, mana yang tidak terkait dengan sumbangan dan pungutan, supaya semuanya aman," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan kerja ke lapangan, saat ini sebanyak 71 sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Bogor mengehentikan kegiatan ekstrakurikuler.
Menurutnya, pihak sekolah saat ini takut untuk menggelar kegiatan ekstrakulikuler, karena dana BOS yang ada tidak mampu menopang pembiayaan kegiatan, sehingga perlu adanya kontribusi dari orang tua. Lantaran tidak adanya batasan dan penjelasan resmi terkait apa itu pungli, maka pihak sekolah kini memilih tidak menggelar kegiatan ektrakulikuler.
Padahal banyak ajang perlombaan yang akan digelar pada Oktober sampai November 2023, yang seharusnya bisa diikuti oleh siswa-siswi di seluruh Kota Bogor. Dirinya menambahkan, kurikulum merdeka belajar yang saat ini dijalankan seharusnya bisa bisa menjadi wadah bagi para siswa dan guru dalam mengembangkan diri dan memberikan kebabasan dalam belajar.
Namun, pada kenyataannya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Wali Kota Bogor malah membelenggu kebebasan di dunia pendidikan dengan memberikan rasa takut kepada guru dan siswa dalam mengembangkan karir.***
