Network
Tetapi dorongan Tiongkok meningkatkan militernya secara luas dilihat sebagai ancaman bagi negara-negara lain yang memiliki klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan.
Kepala Transportasi DWF, Jonathan Moss, menjelaskan, ada risiko nyata dari perselisihan baru atas kepemilikan perairan tersebut.
Baca Juga: Jungkook BTS: Bila Saya Kehilangan Perut Atletis, Maka Sudah Pasti Kehilangan ARMY, Abs Ini Miliknya
"Saya pikir pasti ada risiko konflik habis-habisan. Ada kantong konflik sebelumnya; sekitar 20 tahun yang lalu ada pertempuran laut di mana tiga kapal China terlibat dengan kapal perang Angkatan Laut Filipina. Itu terjadi di Kepulauan Spratly," kata Moss.
"Jelas ada risiko insiden yang terisolasi dan seperti yang kita ketahui, serangkaian insiden yang terisolasi dapat menyebabkan konflik besar. Seharusnya ada di radar sebagai bahaya," tutur dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bantahan resmi dari sebagian besar klaim maritim Tiongkok di Laut China Selatan.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Masih Terperosot, Subsidi Gaji Rp600.000 Bakal Diperpanjang hingga 2021
Lantas pernyataan itu dianggap sebagai peningkatan ketegangan lebih lanjut antara AS dan Tiongkok, meski Washington menilai, langkah tersebut sebagai memperkuat kebijakan AS.
"Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikannya," tutur Pompeo.
"Dunia tidak akan mengizinkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," ujarnya.***
