Network
PR BOGOR - Aksi demonstran yang mengutuk terjadinya kudeta di Myanmar berujung ricuh dan menimbulkan perisitiwa berdarah pada Rabu, 3 Maret 2021.
Aparat keamanan dalam peristiwa tersebut meningkatkan tindakan lebih keras, yang diduga telah menewaskan setidaknya 34 korban jiwa.
Dikutip PRBogor.com, jumlah ini dikumpulkan oleh seorang analis data dari beberapa laporan di media lokal dan media sosial.
Baca Juga: Ganjil Genap Bogor Disetop Sementara, Bima Arya 'Pamer' Angka Kematian hingga BOR
Sebuah televisi independen dan layanan berita online, Suara Demokratik Burma, justru memperkirakan korban tewas lebih banyak, yakni 38 orang.
Peristiwa berdarah ini juga menangkap ratusan orang, termasuk delapan jurnalis.
Mereka dituduh melanggar Undang-Undang keselamatan publik yang bisa membuatnya dipenjara hingga tiga tahun.
Baca Juga: PSSI Minta Maaf Soal Tak Urus Izin di Awal Soal Laga Uji Coba Timnas Indonesia vs PS Tira
Menurut laporan AP News, jumlah kematian tersebut merupakan tertinggi sejak pengalihan kekuasaan Aung San Suu Kyii pada 1 Februari 2021 lalu.
Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, para aparat menembakkan ketapel ke arah pengunjuk rasa, bahkan mengejar hingga memukuli kru ambulans.
Sejak kudeta militer, para demonstran terus membanjiri jalan-jalan kota di seluruh negeri.
Baca Juga: Hasil Swiss Open 2021: 4 Pebulutangkis Indonesia Melaju ke Babak 16 Besar
Bahkan jumlah mereka semakin banyak meskipun berbagai upaya serangan yang dilancarkan aparat.
Mulai dari menembakkan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam untuk membubarkan massa, dan menangkap pengunjuk rasa secara massal.
Meningkatnya tindakan keras telah menyebabkan peningkatan upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar.
Namun dengan kematian melonjak pada Rabu kemarin, masih belum dipastikan apakah hal ini akan mengubah dinamika.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperkirakan akan mengadakan pertemuan tertutup mengenai situasi yang terjadi di Myanmar pada Jumat, 5 Maret 2021.
Meski begitu, upaya koordinasi dari PBB tampaknya akan berlangsung sulit karena dua anggota tetap Dewan Keamanan, China dan Rusia, hampir pasti akan memveto itu.
Beberapa negara telah memberlakukan atau sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi mereka sendiri.
Pada hari Rabu, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan telah menerima sekitar 2.000 pesan per hari dari orang-orang di dalam Myanmar.
"Banyak yang sangat ingin melihat tindakan dari internasional masyarakat," katanya.
Sebelumnya, PBB Asia Tenggara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, mengadakan pertemuan telekonferensi para menteri luar negeri pada hari Selasa untuk membahas krisis tersebut.***
