PR BOGOR - Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok, namun bersamaan dengan itu, sebagian negara di Asia tenggara ikut bersengketa tarkait kepemilikan kawasan yang diklaim Beijing.
Kini Tiongkok juga tengah mempersiapkan pertahanannya di kawasan itu sebagai upaya menghadapi kemungkinan konflik besar bersama AS di masa mendatang.
Analis penerbangan militer Tiongkok, Fu Qianshao mengatakan, pesawat udara baru itu juga dilengkapi dengan sistem radar peringatan dini yang lebih baik dari AS.
Baca Juga: Laut China Selatan: Tiongkok Perkuat Pertahanan Militer, Ketakutan Hadapi Kemungkinan Perang Dunia 3
Tetapi dorongan Tiongkok meningkatkan militernya secara luas dilihat sebagai ancaman bagi negara-negara lain yang memiliki klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan.
Kepala Transportasi DWF, Jonathan Moss, menjelaskan, ada risiko nyata dari perselisihan baru atas kepemilikan perairan tersebut.
"Saya pikir pasti ada risiko konflik habis-habisan. Ada kantong konflik sebelumnya; sekitar 20 tahun yang lalu ada pertempuran laut di mana tiga kapal China terlibat dengan kapal perang Angkatan Laut Filipina. Itu terjadi di Kepulauan Spratly," kata Moss.
Baca Juga: Bad Genius The Series Episode Final ke 12 Tayang Malam Ini, Saksikan Kejeniusan Lin Lewat Link Ini
"Jelas ada risiko insiden yang terisolasi dan seperti yang kita ketahui, serangkaian insiden yang terisolasi dapat menyebabkan konflik besar. Seharusnya ada di radar sebagai bahaya," tutur dia.
Namun demikian, Washington menegaskan, Amerika Serikat akan selalu berada dengan sekutu di negara-negara Asia Tenggara. Washington akan berusaha melindungi kedaulatan mereka di kawasan Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuturkan Washington akan terus beridiri bersama komunitas internasional dalam membela kebebasan di Laut China Selatan.
Baca Juga: Timor Leste: Kami Tak Bakal Kembali Menjadi Bagian NKRI, Kemerdekaan Kami Resmi Kehendak Rakyat
“Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka di bawah hukum internasional," kata Mike Pompeo sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari Express, Selasa 8 September 2020.
“Kami berdiri bersama komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan dan menolak setiap dorongan untuk memaksakan 'kekuatan yang benar' di Laut Cina Selatan atau wilayah yang lebih luas,” ungkapnya.
Gregory Poling, seorang rekan senior untuk Asia Tenggara dan direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, menyebut pernyataan Pompeo sebagai langkah yang cukup signifikan bagi Washington.
Baca Juga: Timor Leste: Mantan Presiden Ramos Horta Ingatkan Australia, Anda Bak Mencuri Uang Wanita Tua Miskin
"Apa yang pada dasarnya AS katakan adalah bahwa kami akan tetap netral pada pertanyaan tentang siapa yang memiliki pulau atau batu apa di Laut China Selatan, tetapi kami tidak akan lagi diam atas klaim ilegal China atas perairan tersebut,” kata dia.
"Ini memungkinkan AS dengan sangat jelas menyebut kegiatan China sebagai ilegal, tidak hanya membuat tidak stabil atau tidak membantu, tetapi untuk mengatakan ini ilegal," katanya.
“Itu membantu mitra seperti Vietnam dan Filipina, dan itu akan memberi tekanan pada negara lain, Eropa, misalnya untuk keluar dari pagar dan mengatakan sesuatu sendiri," ujar Poling.***