PR BOGOR - Tiongkok terus menggencarkan misinya di Laut China Selatan menghadapi invansi militer Amerika Serikat (AS). Di pangkalan resimen penerbangan angkatan laut di bawah Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Tiongkok dengan memperbaiki peralatan militernya.
Adalah sistem peringatan dini dan kontrol udara KJ-500 Tiongkok yang menjadi salah satu komponen yang dipersiapkan Xi Jinping menjelang apa yang diperkirakan, bentrokan besar dengan AS.
Sistem ini sekarang memiliki tambahan probe yang memungkinkan pesawat menerima pengisian bahan bakar udara dan meningkatkan jangkauan dan daya tahannya.
Baca Juga: Bad Genius The Series Episode Final ke 12 Tayang Malam Ini, Saksikan Kejeniusan Lin Lewat Link Ini
Dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari Express, analis menjelaskan, lintas udara baru memungkinkan Tiongkok melakukan operasi peringatan dini.
Peningkatan terbaru terlihat dalam gambar yang baru-baru ini diterbitkan oleh China Military Online, halaman web berbahasa Inggris dari militer Tiongkok.
Pesawat tersebut akan memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi karena ketakutan Tiongkok akan Perang Dunia 3 mencapai titik tertinggi sepanjang masa.
Baca Juga: 5 Aturan Keturunan Kerajaan Inggris, Dilarang Duduk Leha-leha hingga Tak Boleh Bermain Monopoli
Fu Qianshao, seorang ahli penerbangan militer Tiongkok mengatakan, pesawat udara baru itu juga dilengkapi dengan sistem radar peringatan dini yang lebih baik dari AS.
Tetapi dorongan Tiongkok meningkatkan militernya secara luas dilihat sebagai ancaman bagi negara-negara lain yang memiliki klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan.
Kepala Transportasi DWF, Jonathan Moss, menjelaskan, ada risiko nyata dari perselisihan baru atas kepemilikan perairan tersebut.
Baca Juga: Jungkook BTS: Bila Saya Kehilangan Perut Atletis, Maka Sudah Pasti Kehilangan ARMY, Abs Ini Miliknya
"Saya pikir pasti ada risiko konflik habis-habisan. Ada kantong konflik sebelumnya; sekitar 20 tahun yang lalu ada pertempuran laut di mana tiga kapal China terlibat dengan kapal perang Angkatan Laut Filipina. Itu terjadi di Kepulauan Spratly," kata Moss.
"Jelas ada risiko insiden yang terisolasi dan seperti yang kita ketahui, serangkaian insiden yang terisolasi dapat menyebabkan konflik besar. Seharusnya ada di radar sebagai bahaya," tutur dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bantahan resmi dari sebagian besar klaim maritim Tiongkok di Laut China Selatan.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Masih Terperosot, Subsidi Gaji Rp600.000 Bakal Diperpanjang hingga 2021
Lantas pernyataan itu dianggap sebagai peningkatan ketegangan lebih lanjut antara AS dan Tiongkok, meski Washington menilai, langkah tersebut sebagai memperkuat kebijakan AS.
"Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikannya," tutur Pompeo.
"Dunia tidak akan mengizinkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," ujarnya.***