PR BOGOR - Republik mengkampanyekan agar sistem monarki dihapuskan, dengan posisi Ratu diganti kepala negara demokratis yang terpilih.
Menyoali kabar ini, Graham Smith, CEO organisasi, mengatakan, Ratu Eizaebth II pada dasarnya memiliki otoritas teknis tetapi semuanya harus melalui Boris Johnson, sang Perdana Menteri.
Smith berkat, Ratu Elizabeth II memiliki banyak otoritas teknis, tetapi hampir selalu harus bertindak sesuai dengan keinginan Perdana Menteri.
Baca Juga: Pekan Depan Ice Cream Rilis, Tonton Juga Obrolan BLACKPINK Bersama Selena Gomez Via Video Call
"Ini sangat kabur dan membingungkan seperti apa sebenarnya konstitusi saat ini seperti yang kita lihat dengan prorogasi Parlemen," ungkap Smith kepada Express, Senin 24 Agustus 2020.
Menurutnya, Inggris harus mempunyai kepala negara yang independen, yang bisa memiliki kekuasaan terbatas yang disediakan ketika ada krisis atau jalan buntu.
"Mereka punya ini di tempat-tempat seperti Irlandia," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Pendidikan Militer Mahasiswa, Setara Institut Bilang Pemerintah Sangat Terlihat Gagal Paham
CEO Republic juga memberi tahu, raja sifatnya melayani diri sendiri dan tidak memiliki otoritas nyata.
"Raja tidak melakukan apa pun selain melindungi monarki. Kami melihat prorogasi parlemen tahun lalu bahwa Ratu hanya akan melakukan apa yang diperintahkan Perdana Menteri," ungkap dia.
"Jadi dia tidak memiliki otoritas nyata untuk melakukan apapun atau menghentikan apapun. Dalam sejarah raja di seluruh dunia, kita telah melihat bahwa raja tidak berguna dalam menghentikan kediktatoran," tutur dia.
Baca Juga: Buntut Konten di Youtube, Vicky Prasetyo Balas Dendam Laporkan Balik Angel Lelga ke Pihak Berwajib
"Kami memiliki kediktatoran di kerajaan Thailand, kami memiliki seorang raja di Italia selama pemerintahan Mussolini.
"Daftarnya panjang dan ekstensif. Raja bukanlah pembela demokrasi, mereka adalah bagian besar dari masalah dengan bentuk demokrasi," tutur Smith.
Mr Smith juga mengatakan, Keluarga Kerajaan bukanlah nilai uang dan biaya monarki bagi pembayar pajak Inggris.
Baca Juga: Vicky Prasetyo Ingin Balas Dendam Laporkan Balik Angel Lelga, Sunan Kalijaga: Biar Mersakan Hal Sama
Pembayaran pajak sudah semestinya dialihkan dan dihabiskan untuk mempekerjakan ribuan lebih staf dalam pendidikan.
Jadi £345 juta atau setara Rp6 triliun lebih dengan kurs Rp17.400,48 bisa membayar 15.000 perawat atau guru.
"Jadi itu akan menjadi uang yang lebih baik dibelanjakan daripada menghabiskannya untuk satu keluarga," ujar dia.
Baca Juga: Langgar Kerajaan Hadir Acara Politik di AS, Meghan Markle Diminta Copot Gelar The Duchess of Sussex
Biaya Keluarga Kerajaan bagi pembayar pajak Inggris meningkat dua kali lipat dalam dekade terakhir.
Pada tahun 2012 biaya rata-rata untuk pembayar pajak Inggris adalah £32,40 atau setara Rp563,821 tetapi pada tahun 2019 biaya rata-rata adalah £67,00 atau setara Rp1,165,927.38.***