PR BOGOR - Direktur Mikro BRI, Supari menjelaskan, sebelum mendatangi Bank BRI untuk mencairkan BLT UMKM, pendaftar bisa mengecek apakah NIK KTP terdaftar sebagai penerima BLT UMKM Rp2,4 juta melalui link elektronik formulir (E-form) BRI.
"Kami menyediakan sistem yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat. Jadi sebelum ke kantor BRI, pelaku usaha mikro dapat memastikan terlebih dahulu melalui e-form BRI," ujar Direktur Mikro BRI, Supari sebagaimana dikutip dari Antara pada Selasa 20 Januari 2021.
Masyarakat diimbau mengakses terlebih dahulu laman tersebut sebelum mendatangi kantor BRI, untuk mencegah terjadinya penumpukan atau antrean penerima BLT UMKM Rp2,4 juta.
Baca Juga: Cairkan Dana Bansos BST Rp300 Ribu dari Kemensos, Pemilik KIS Segera Lakukan Langkah Ini
Berikut ini tata cara mengecek NIK KTP di E-Form BRI:
1. Buka halaman e-form BRI dengan mengklik link ini (e-Form BRI) https://eform.bri.co.id/bpum
3. Isi kode verifikasi yang sudah dicantumkan
4. Ketika sudah diisi, klik Proses Inquiry
5. Jika sudah masuk, Anda akan menerima pemberitahuan apakah sudah mendapatkan bantuan atau tidak.
6. Ketika Anda diberitahukan sudah mendapatkan BLT maka segera datangi Bank BRI terdekat untuk mencairkan uang BLT.
Menurut Supari, penyaluran akan tetap mengedepankan penggunaan teknologi dan BRI memastikan distribusi bantuan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Apabila masyarakat tersebut merupakan penerima BLT UMKM Rp2,4 juta, maka dapat segera menghubungi Kantor Cabang BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan.
Pencairan BLT UMKM Rp2,4 juta dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan BRI.
Penjadwalan tersebut dilakukan guna menghindari kerumunan di Bank BRI.
Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya dengan membawa identitas diri, agar sesuai dengan data penerima yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Dalam melaksanakan pelayanan pencairan BLT UMKM Rp2,4 juta, Unit Kerja BRI berkoordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya dengan Satgas COVID-19, Pemda dan pihak berwajib lain untuk mengatur kegiatan pelayanan BPUM.***