Satu-persatu Berguguran, PGRI Ikuti Langkah NU-Muhammadiyah Pamit dari Program Nadiem Makarim

PR BOGOR - LP Maarif NU PBNU dan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah secara resmi mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Usai dua organisasi besar tersbeut, kini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyusul, mengambil langkah serupa pamit dari program POP tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, PGRI tidak bergabung dalam POP yang diinisiasi Kemendikbud.

Baca Juga: Terungkap Video TikTok Almira Taraktakdung Turun Temurun, Biasa Dilakukan di SMAN 3 Sukabumi

"Dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui rapat koordinasi bersama pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," ujar Unifah Rosyidi, dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari Antara News, Jumat, 24 Juli 2020.

Menurutnya, PGRI mempunyai alasan tersendiri untuk mundur dari program Kemendikbud. Pertama, perihal alokasi anggaran untuk POP yang mencapai setengah triliun lebih rupiah itu bermanfaat apabila untuk membantu siswa, guru atau honorer.

Terutama dalam penyediaan infrastuktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi COVID-19.

Baca Juga: Imbauan WHO Bagi Warga Dunia agar Terhindar dari Penularan Virus Corona, Hindari 3 Tempat Ini

Kedua, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

“Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," kata Unifah.

Poin ketiga, lanjut dia, kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas.

Baca Juga: Buntut Kasus Djoko Tjandra 3 Jenderal Polisi Dicopot, Arsul Sani Minta Kapolri Tetap Konsisten

Dengan begitu, PGRI memandang, perlunya prioritas program yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan.

Unifah menambahkan, PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu serta mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.

PGRI berharap, Kemendikbud bisa memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada perekrutan selama 10 tahun terakhir.

Baca Juga: Amien Rais Dipecat Anak Buahnya Sendiri, Buntut PAN Sowan ke Istana Bertemu Jokowi?

"Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning and Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus-menerus khususnya dalam mempersiapkan serta melaksanakan PJJ yang berkualitas," katanya.

Selain itu, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka perekrutan guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat.

Termasuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan terdampak pandemi.

Baca Juga: Menyusul Hagia Sophia Jadi Masjid, Keberadaan Kucing Gli Favorit Barack Obama Dipertanyakan

Unifah juga meminta Kemendikbud menunda terlebih dahulu pelaksanaan POP tahun ini.***