Network
PR BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyesali adanya ketiadaan anggaran di Kemmenteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Hal itu menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.
Penyesalan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangan pers yang dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari situs resmi DPR RI pada Jumat, 24 Juli 2020.
Baca Juga: Terungkap Video TikTok Almira Taraktakdung Turun Temurun, Biasa Dilakukan di SMAN 3 Sukabumi
“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” katanya.
Dirinya menilai kisruh ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.
Menurut dia, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspons dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.
Baca Juga: Resmi Pemerintah Inggris Larang Penggunaan Masker Bagi Anak Kecil, Alasannya Bersiko Meninggal Dunia
“Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” tuturnya.
