Anggota DPR Ace Hasan Syadzily: Bansos Bukan Cuma Kasih Sembako Gambar Prabowo-Gibran Saja, tapi...

- 4 April 2024, 20:00 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily. /Foto: Pikiran Rakyat/Oktaviani/

Ace: Bansos Bukan Hanya Sembako Saja

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan soal mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 4 April 2024.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan soal mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 4 April 2024. Mahkamah Konstitusi

Ace kemudian menyebut bansos yang dibagikan tidak hanya berupa sembako seperti yang disebutkan oleh kubu Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud.

"Bansos ini sebenarnya bagian dari perlindungan sosial. Ada namanya jaminan sosial yang berupa jaminan kesehatan dan jaminan kehilangan pekerjaan, ada juga namanya subsidi listrik, BBM, dan pendidikan," jelas Ace.

Bansos ini dibagikan dalam dua cara menurut Ace. Pertama, bansos reguler yaitu berupa Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah. Kedua, dibagikan secara insidental atau terjadi momen-momen tertentu seperti BLT El Nino.

Selain itu, sorotan ke bansos terjadi karena angka yang naik cukup drastis. Pada tahun 2023, bansos dibagikan sebesar Rp443,4 triliun dan naik di tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Ini yang diasumsikan sebagai politik gentong babi oleh Bivitri.

Ace kembali menjawab bahwa sebenarnya anggaran seperti PKH sedikit naik, dari Rp28,1 triliun pada 2023 menjadi Rp28,7 triliun pada 2024 untuk 10 juta kelompok penerima manfaat, dan dinilainya tidak begitu besar memengaruhi jumlah anggaran untuk bansos seluruhnya.

Baca Juga: Saksi Ganjar-Mahfud Cerita Ada Bansos Beras Prabowo-Gibran hingga Relawan Dipukuli Aparat di Gunung Kidul

Namun, untuk perlindungan sosial lainnya malah naik drastis, dari Rp29 triliun pada 2023, kini mencapai Rp58,1 triliun (2024). Ada juga Dana Cadangan Penanggulangan Bencana yang dianggarkan sebesar Rp5 triliun pada pos anggaran tahun 2024.

Menurutnya, hal ini terjadi karena dampak dari perubahan iklim, misalnya kondisi hujan yang tak menentu sehingga banyak terjadi gagal panen di beberapa wilayah.

Ia juga meluruskan bahwa pembagian bansos PKH ini jauh dilakukan sebelum Pemilu 2024. "Memang orang-orang yang mendapat PKH ini dikumpulkan oleh Presiden berdasarkan DTKS, jauh sebelum Pemilu sudah dibagikan bansos, jadi tidak hanya pas momen elektoral saja," pungkas Ace.***

Halaman:

Editor: Muhammad Rizky Suryana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah