Network
PR BOGOR - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ikut bersuara terkait gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Moeldoko menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memiliki sekumpulan kepentingan tersendiri.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silahkan saja, tidak ada yang melarang," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila.
Baca Juga: Pegawai KPK Berguguran, Selain Kabiro Humas Febri Diansyah 1 Pejabat Mundur Usai 14 Tahun Mengabdi
"Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari ANTARA, Kamis 1 Oktober 2020.
Menurutnya, dinamika politik memang selalu berkembang. Terutama dengan adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik memanas.
"Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Ungkap Kebangkitan PKI, Moeldoko Tegas Imbau Deklarator KAMI Jangan Menakuti Rakyat
Dia menegaskan, negara memiliki kalkulasi sebagai acuan, sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, maka dipersilakan.
Namun, Moeldoko mengimbau agar gagasan yang dikemukakan tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.
"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tuturnya menegaskan.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Merasa Dicopot karena Film G30S PKI, Istana Bilang Sikapnya Terlalu Subjektif
Kepala Staf Kepresidenan yang juga Mantan Panglima TNI itu memandang kegaduhan yang terjadi saat ini masih biasa saja, sehingga tidak perlu ada yang harus direspon berlebihan.
"Kalkulasinya sekarang sih masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu," ujar Kepala Staf Kepresidenan tersebut.
"Saya ingatkan kembali negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," pungkasnya.***
