Network
PEMBRITA BOGOR - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menegaskan bahwa tidak ada instruksi resmi dari partainya terkait kritik yang disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Puan, kritik tersebut bersifat personal dan didasarkan pada data aktual.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/11/2023), Puan menyatakan, "Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan."
PDI-P juga akan mengevaluasi dampak kritik-kritik yang dilontarkan oleh Ganjar terhadap elektabilitasnya.
Baca Juga: Cak Imin Sebut Ada Pihak yang Jegal Anies Mengisi Diskusi di UGM: Kampus Harusnya Netral
Puan menekankan bahwa ini akan menjadi bahan evaluasi bagi partai untuk menilai apakah substansi kritik tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut.
"Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI-P untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas," ungkap Puan.
Meskipun Ganjar Pranowo seringkali menyuarakan kritik terhadap pemerintahan, PDI-P tetap menegaskan komitmennya untuk tetap berada di dalam pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Jawaban Kaesang Tanggapi Isu Jokowi Gabung PSI Usai Pilpres 2024
Puan: Kritik Ganjar Niatnya Baik, Ingin Perbaiki Kinerja Pemerintah
Puan menyatakan bahwa partai berlambang banteng tersebut selalu menyampaikan kritik, baik secara langsung maupun tidak, dengan tujuan memperbaiki kinerja pemerintah.
"Walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri," tambahnya.
Kondisi ini muncul setelah sejumlah elite PDI-P merasa bahwa Jokowi tidak lagi sejalan dengan partainya. Hal ini terlihat dari restu Jokowi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.
Baca Juga: Diisukan Masuk Gerbong Relawan Prabowo-Gibran, Bobby Nasution Dipanggil PDIP
Ganjar Pranowo, dalam kritik terbarunya, memberikan skor rendah, yaitu 5, terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Alasannya adalah adanya intervensi dan rekayasa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.
Ganjar mengungkapkan pandangannya dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Menurutnya, "Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial."
Baca Juga: Mahfud Md Dilaporkan ke Bawaslu Usai Pantun 'Pilih Nomor 3' saat Ambil Nomor Urut di KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah calon yang akan bersaing dalam pemilu mendatang.
Masing-masing pasangan calon mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Anies-Muhaimin didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.
Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud mendapat dukungan dari Partai PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Prabowo-Gibran diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI, dan Prima.
Baca Juga: Respons Putusan MK, Djarot PDIP Sebut Prabowo-Gibran Pasangan Neo Orba
KPU telah menetapkan jadwal penting, termasuk masa kampanye yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini akan menjadi ajang penting bagi rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan kepemimpinan negara mereka.***
