Network
PEMBRITA BOGOR – Warga Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini hidup dalam ketidakpastian yang mencekam.
Sejak Agustus 2023, layanan puskesmas telah dihentikan, dan sekolah-sekolah negeri dipindahkan sebagai bagian dari proyek ambisius Rempang Eco City.
Namun, yang membuat marah penduduk setempat adalah bahwa ini dianggap sebagai pengusiran paksa yang merusak konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Warga Rempang Terancam Digusur, Muhammadiyah Kecam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah
Azlaini Agus, seorang tokoh masyarakat dari Riau dan Kepulauan Riau, menggambarkan situasi ini sebagai bentuk penindasan yang menghancurkan masa depan warga Rempang.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa tindakan ini melanggar konstitusi Indonesia yang menuntut perlindungan terhadap seluruh warganya.
"Sungguh negara Indonesia sedang melakukan pemaksaan dan penindasan terhadap warga Rempang. Bahkan secara tidak langsung negara telah membunuh kehidupan dan masa depan warga Rempang," ujarnya.
Baca Juga: Kunci Jawaban Soal UTS Kimia Kelas 11 SMA MA Semester 1 2023 Reaksi Pembakaran Hidrokarbon, Lengkap!
