Network
3. Warga tidak memilik sertifikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Baca Juga: Rekor Baru Pecah di Shopee Live! Ruben Onsu Dapat Omzet Rp16 Miliar di Puncak Kampanye Shopee 9.9!
Selain itu Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan. Dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan HPL dari BP Batam dan sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
4. Penolakan Warga
Pengembangan Pulau Rempang terkait pembebasan lahan oleh BP Batam mendapatkan penolakan keras dari warga setempat. Bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan TNI-Polri. BP Batam telah menyiapkan relokasi dan ganti rugi terhadap lahan yang akan dieksekusi, namun beberapa aksi kerusuhan terjadi.
5. Penjelasan BP Batam
BP Batam menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu negatif terkait situasi Pulau Rempang. Mereka menyatakan bahwa situasi di Pulau Rempang kondusif setelah penertiban di lokasi pembebasan lahan.
Meskipun menghadapi penolakan dan tantangan dari warga, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi wilayah sekitarnya dan negara.
