Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet Hingga Bubarkan Lembaga Negara, Kerja Menteri Dinilai Kurang Serius

- 29 Juni 2020, 09:59 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebakaran hutan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebakaran hutan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020. /

 

PR BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan melakukan reshuffle kabinet dan membubarkan lembaga pemerintahan lantaran menilai kinerja menterinya kurang serius menangani krisis Covid-19.

Ancaman itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI pada Minggu 28 Juni 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memerintahkan agar jajaran kementerian di Kabinet Indonesia Maju bekerja lebih ekstra dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Iklan-iklan Besar Mundur dari Facebook, Mark Zuckerberg Kehilangan Kekayaan hingga Rp103 Triliun

Segala upaya harus dilakukan, dengan membuka langkah-langkah politik dan langkah apapun demi 267 rakyat Indonesia.

Hanya saja, Jokowi menyatakan, masih melihat sejumlah kementerian yang masih menanggapi pandemi ini dengan sikap yang terlalu biasa.

Menurut Jokowi, sikap para menteri yang tidak terlalu menanggapi krisis ini dengan serius merupakan sebuah ancaman.

Baca Juga: Teori Tersembunyi di Balik MV Stay Gold BTS, Kebangkitan Suga hingga Bentuk Kasih Sayang V ke ARMY

"Saya lihat masih banyak kita yang masih biasa saja. Saya jengkel di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!," tegas Jokowi dengan nada tinggi.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti beberapa kinerja kementerian yang laporannya kurang baik.

Jokowi meminta agar kementerian segera membelanjakan sejumlah anggarannya lantaran uang berederar di masyarakat akan semakin banyak.

Baca Juga: Dua WNI di Tahan Selama 13 Tahun di Malaysia, Mengaku Bukan Warga Indonesia Melainkan Sunda Empire

Akibatnya, konsumsi masyarakat akan naik sehingga kalau tidak cepat dikontrol akan menyebabkan kenaikan harga secara agregat ataun inflasi.

Kalau pun masih ada kendala yang dihadapi, menteri bisa mengambil diskresi kebijakan dengan mengeluarkan peraturan menteri.

"Percepat! Kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya, biar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan perpresnya!," ujar Jokowi.

Baca Juga: Heboh Sosok Misterius Tertangkap Kamera Wisatawan Gunung Salak, Jangan Lupa Kulonuwun Berada di Alam

"Saya melihat masih banyak dari kita yang menganggap ini normal. Lha, kalau saya lihat bapak, ibu masih melihat ini sebagai (hal) normal, berbahaya sekali," tutur Jokowi.

"Kerja masih biasa saja. Ini kerjanya harus ekstra luar biasa, harus extraordinary!," ujar dia.***

Editor: Amir Faisol

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x