Network
PR BOGOR - Sidang Habib Rizieq Shihab terkait kerumunan massa di Petamburan dan Megamendung telah digelar pada Senin, 17 Mei 2021.
Persidangan dimulai sekira pukul 13.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Habib Rizieq Shihab menghadirkan tiga saksi ahli, yakni Muhammad Lutfi, dr. Tonang Dwi Ardyanto dan Frans Asisi Datang.
Selain Rizieq Shihab, ada lima terdakwa lain, yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi.
Baca Juga: Formasi CPNS 2021 Terbanyak di Instansi Pusat, Bisa Diikuti oleh Lulusan SMA hingga S1
Selama persidangan berlangsung, Jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa Rizieq Shihab sempat berdebat.
Namun JPU akhirnya menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan hukuman 10 bulan penjara atas kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Tak hanya itu, Rizieq Shihab juga dituntut dengan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Dikutip bogor.pikiran-rakyat.com dari PMJ News, JPU menjelaskan, Rizieq Shihab terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: Jadwal Acara TV RCTI, NET TV dan Indosiar 18 Mei 2021: Ada Ikatan Cinta hingga Lida 2021 Top 28
"Menuntut supaya majelis hakim PN Jaktim memutuskan menyatakan terdakwa Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama tentang kekarantinaan kesehatan," ujar jaksa Adnan Tanjung.
Lebih lanjut JPU menuturkan ada hal lain yang memberatkan hukuman Rizieq Shihab. Pertama, Rizieq pernah dihukum dua kali pada tahun 2003 dan 2008.
Kemudian, Rizieq juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa 18 Mei 2021: Bahas Soal Kesehatan, Asmara hingga Karir
Diketahui Rizieq Shihab dituntut dengan hukuman karena sudah melanggar masa karantina mandiri selama 14 hari begitu tiba di Tanah Air dari Saudi Arabia pada 10 November 2020 silam.
Jaksa juga mengatakan bahwa Rizieq Shihab telah melanggar Keputusan Bupati Nomor 443 1479/Kpts/Per-UU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.***
