Network
PR BOGOR - Setelah melakukan reshuffle pertama pada 2020 lalu, Jokowi dikabarkan akan merobak lagi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sebagaimana diketahui, reshuffle alias perombakan menteri dalam sebuah kabinet adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jika isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini benar adanya, maka ini akan menjadi kali kedua Jokowi melakukan perombakan di antara 'pembantunya'.
Baca Juga: Resmi! Jozeph Paul Zhang Ditetapkan Tersangka Dugaan Penistaan Agama, Polri Ungkap Keberadaannya
Sebelumnya, dalam reshuffle pertama terdapat enam menteri yang kemudian digantikan. Di antaranya adalah Menteri Sosial dan Menteri Perikanan dan Kelautan yang tersandung kasus korupsi.
Sementara itu, seiring berkembangnya isu reshuffle kedua di Kabinet Indonesia Maju, Partai Demokrat berkomentar soal perubahan jajaran yang bisa jadi dilakukan lagi di badan Pemerintah Pusat.
"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden, bukan ranah Partai," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya kepada Pikiran-Rakyat.com, Senin, 19 April 2021.
Artikel ini tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul AHY Berikan Mandat di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Demokrat Gabung Pemerintah?
Baca Juga: BTS Kolaborasi dengan McDonald's, Tanpa Disadari 3 Petunjuk Ini Telah Diberikan Suga dan J-Hope
Kata dia, saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) fokus membantu masyarakat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
Ditanya bila Partai Demokrat menerima tawaran dari Istana, Herzaky Mahendra Putra menyebutkan, partainya enggan untuk mengambilnya.
"Sesuai dengan pernyataan Ketum kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," tutur Herzaky Mahendra Putra.
Baca Juga: SPOILER Ikatan Cinta 20 April 2021: Mama Rosa Mulai Selidiki Masalah Makam Roy, Al Bakal Ketahuan?
Menurutnya, dengan berada di luar pemerintah, Partai Demokrat bisa menjadi pengawas dan check and balance.
"Itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," tuturnya.
Dikatakannya, Partai Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini.
Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat.
"Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujarnya.*** (Amir Faisol/Pikiran-Rakyat.com)
