Network
PR BOGOR - Kondisi Partai Demokrat benar-benar sedang diuji. Andi Arief pamerkan sejumlah bukti tentang orang-rang yang akan mengkudeta kepemimpinan AHY. Daftar nama yang tampak seperti presensi kehadiran satu satu hotel kini viral.
Politisi Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, membagikan sejumlah cuitan yang satu di antaranya tampak ada lembaran kertas.
Baca Juga: Setelah Ramai Diserbu Para Pengguna, Kominfo Resmi Blokir Aplikasi Snack Video, Begini Penjelasannya
Baca Juga: Dijerat 3 Pasal Sekaligus, Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara
Sejumlah nama ada di sana, termasuk "perwakilan" Istana.
Tulis Andi Arief, klaim Joni Alen dkk mendapat dukungan negara diuji dalam praktek.
Menpolhukam, Depkumham, dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai KLB.
Dia mengingatkan jika KLB harus mendapat izin ketua majelis tinggi partai, dalam hal Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Jelas dia, jika tidak ada izin majelis tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal.
"Klaim Joni Alen dkk mendapat dukungan negara diuji dalam praktek. Menpolhukam , depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi KLB adalah kerumunan ilegal," tulis Andi Arief yang dikutip PRBogor.com dari @Andiarief_, pada Kamis, 4 Maret 2021.
Andi Arief pun mengingatkan jika Partai Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia.
Dia menuliskan, bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. Konsep majelis tinggi "kunci" agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah.
Andi Arief menilai, majelis tinggi akan menjadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai.
Dia pun menyinggun soal niat Joni Allen, dll, sudah diantisipasi sejak lama.
"Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. Konsep majelis tinggi"kunci"agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah. Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai. NIAT joni Allen, dll sdh kita antisipasi.lama," tulisnya.
Andi Arief pun "memarkan" yang disebutnya sebagai bukti ada upaya kudeta dari pihak luar.
Dia menuliskan, jika mantan panglima TNI dan sebagian kader Partai Demokrat melakuka gerakan.
"Ini bukan desas desus Pak Muldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit Kab Deli Serdang."
Partai Demokrat, lanjut dia, sampai mendatangi satu hotel di Deli Serdang dan meminta semua informasi.
"Setelah tim kami sampai di Lokasi, Meminta Informasi Ke Reception menanyakan Kegiatan Demokrat akan Tetapi Receptionist menjawab Kegiatan Demokrat tdk ada akan ttp.yg Ada Kegiatan GAMKI ( Gerakan Angk Muda Kristen Indonesia ) yg dilaksanakan Selama 3 hari Kamis, Jumat & Sabtu."
Namun, setelah diminta daftar siapa saja yang akan hadir, ternyata nama-nama tokoh yang tak asing lagi.
"Setelah Kami Cek meminta siapa yg datang Tamu2 dari Luar kota maka diTemukan Sejumlah Nama Nama Seperti : Jhoni Allen, Nazarudin, Marzuki Ali, Moldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max.Sopochua..dll.
Dia pun menuliskan ada kegiatan yang melihat ada ajudan anggota DPR yang pernah menjabat di Partai Demokrat.
"Nama2.tsb diatas Jhoni Allen Marbun Belum Chek in, Rencana Mereka.akan check In Hari Jumat. Info Reception."
"Pada jam 24.00 wib ditemukan dilapangan ajudan Jhony allen Yaitu Roy Simanjuntak dan Ketua GAMKI Sumut Landen Marbun lagi Meninjau Hall Kegiatan Acara."
Tak hanya itu, hasilnya di lapangan ditemukan sejumlah atribut Partai Demokrat.
"Dilokasi Kegiatan Belum ditemukan Atribut Partai Demokrat."
Dia pun tak melihat nama-nama para ketua DPC s-Sumatera Utara.
"Dari Daftar list tidak ad ada ditemukan Para Ketua DPC Se-Sumatera Utara."
"Kalau ada nama2 bukan mantan pengurus yang sudah tidak menjabat lagi di dpd dan DPC beberapa propinsi dan kabupaten."
Andi Arief pun kembali menyebutkan jika ada pejabat yang menggunakan segala cara untuk menggelar KLB tanpa izin majelis tinggi.
"Seperti yg pernah kami sampaikan Pak Moeldoko akan menggunakan cara gila2an yang penting ada KLB tanpa izin majelis tinggi dan mengjkutsertakan peserta ilegal," tulisnya.
