Network
PR BOGOR - Pemerintah secara resmi menetapkan bahwa organisasi Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam Pejabat Tertinggi yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.
Dalam pengumuman yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pada 30 Desember 2020, pemerintah telah resmi melarang aktivitas FPI di Indonesia.
Baca Juga: Fakta Menarik! Gisel Akui Rekam Sendiri Video Syur Bersama MYD dan Sempat Kirim Lewat Aplikasi
Selengkapnya cek YouTube Pikiran Rakyat
Hal tersebut tertuang sesuai putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.
Dalam putusan tersebut disebutkan alasan diberhentikan FPI karena organisasi tersebut tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.
Lebih lanjut, Mahfud MD pun mengungkapkan beberapa alasan terkait pelarangan FPI.
Baca Juga: Fakta Menarik! Gisel Akui Rekam Sendiri Video Syur Bersama MYD dan Sempat Kirim Lewat Aplikasi
Salah satu alasannya yakni, FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.
"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ujar Mahfud MD sebagaiman dikutip PRBogor.com dari PMJ News.
Baca Juga: BNPB Bersiap Hadapi Potensi Tsunami di Selatan Jawa, Jika Bersamaan Energi Setara Magnitudo 9,1
Sebelumnya, organisasi FPI sempat menarik perhatian publik dalam beberapa waktu ke belakangan, terutama setelah kepulangannya Imam Besar FPI Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
FPI dan Habib Rizieq disebut telah melanggar protokol kesehatan karena telah menimbulkan kerumunan massa di sejumlah daerah di tengah pandemi.
Hingga kini Habib Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi.***
