Network
PR BOGOR - Kabar isu reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin mencuat. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berencana memanggil beberapa kandidat menteri baru.
Seperti ketahui, dua menteri di Kabinet Indonesia Jokowi terlibat dugaan kasus korupsi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Mereka berdua kini telah menetap sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Hari Ibu 2020, Presiden Jokowi Kenang Almarhum Ibunda Tercinta: Ibu Selalu Mendoakan Langkah Saya
Kekosongan dua kursi menteri membuat Presiden Jokowi didesak untuk melakukan reshuffle kabinet.
Analis Kebijakan Publik, Abi Rekso angkat bicara mengenai hal ini.
Ia menyetujui agar Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan melakukan perombakan atau "reshuffle" kabinet menyusul dua menteri terlibat tindak pidana korupsi.
"Reshuffle kali ini adalah kebutuhan atas menjawab kebuntuan sistem. Sudah ada dua Menteri Kabinet Jokowi yang tersangkut masalah korupsi."
"Sebelum catatan Itu bertambah ada baiknya Presiden mulai mempertimbangkan rombak kabinet segera mungkin."
"Ini bukan soal politik akomodatif, ini tentang keberlangsungan sistem pemerintah di masa krisis pandemik," ujar Abi Rekso, sebagaimana dikutip PRBogor.com dari Antara News, Selasa, 22 Desember 2020.
Baca Juga: Hari Ibu 2020, Presiden Jokowi Kenang Almarhum Ibunda Tercinta: Ibu Selalu Mendoakan Langkah Saya
Selain itu, ia juga menyoroti menteri lainnya, yakni Menteri Kesehatan, Terawan yang dinilai memiliki kinerja kurang memuaskan.
"Sektor kesehatan adalah barang publik yang sangat vital bagi masyarakat. Sudah semestinya sejak awal orang yang memimpin Kementerian Kesehatan adalah orang yang selalu bergumul pada problem kesehatan rakyat. Bukan semata-mata orang yang meletakan pelayanan kesehatan sebagai sektor bisnis jasa. Itu bertentangan dengan paradigma keadilan sosial," kata Sekjen Pergerakan Indonesia itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika terjadi Reshuffle Kabinet maka nama Terawan Agus Putranto yang paling awal diganti berdasarkan survei independen.
Survey Datalyst Center menjelaskan dari 2,2 juta pembicaraan publik selama Juli hingga November, nama Terawan mendapatkan 74 persen sentimen yang paling buruk.
Kemudian, Indonesia Political Opinion merilis bahwa 57 persen dari pembicaraan terkait Presiden Jokowi menuntut pencopotan Menteri Terawan.
Dan yang terakhir soal kinerja kementerian yang di rilis Vox Populi Research Center merilis Menteri Terawan kinerja 0,1 persen.
Menurut Abi Rekso, Menkes Terawan berarti sangat tidak kredibel kinerja-nya sebagai Menteri Kesehatan.
"Selama Pak Terawan menjabat, sama sekali tidak terlihat kepemimpinan baik secara birokrasi maupun sektor kesehatan. Terlihat Pak Menteri tidak bisa menguasai birokrasi di Kementerian. Maka semua hal macet dan tidak produktif. Juga dalam bentuk komunikasi kepada publik. Banyak pertanyaan publik yang tidak direspon atau diinformasikan terkait situasi dan kondisi selama pandemik. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan publik, apa saja sih kerja Menteri Terawan?" tutur Abi Rekso.
Ia menilai, kasus kepemimpinan Menkes Terawan perlu mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi.
Abi Rekso menyarankan mencari figur lain yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan, komunikasi publik dan keberpihakan pada kesehatan masyarakat.***
