PR BOGOR - Presiden Jokowi Widodo memimpin rapat terbatas perihal Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi bersama menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020.
Dikatakan Jokowi, selama pandemi sektor pertanian telah menyumbang paling tertinggi terhadap pertumbuhan nasional.
“Kuartal II sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24 persen,” ujar Jokowi dalam keterangan Pers yang disiarkan langsung oleh Youtobe Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Sinopsis Film The Transporter: Refueled, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV
“Dan pertumbuhan positif disektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan," tambahnya.
Dalam rapat terbatas ini, Jokowi mengingatkan bahwa petani dan nelayan sangat perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah besar.
Tak hanya itu, lanjutnya, berada juga dalam sebuah korporasi dengan tujuan untuk memiliki economic scale, sehingga diperoleh ekonomi yang efisien yang dapat mepermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiyaan, informasi, dan teknologi.
Baca Juga: 4 Fakta Aksi Monolog Wawancara Kursi Kosong Najwa Shihab, Dirasuki Politik hingga Cyber Bullying
Di sisi lain, hal tersebut juga dapat meningkatkan efesiensi dan memperkuat pemasarannya.
Selain itu, petani dan nelayan juga dapat ikut menentukan harga jual hasil panen.
Jokowi juga menjelaskan bahwa tergabungnya petani dan nelayan dalam bentuk korporasi akan mengubah pola pikir petani dan nelayan hingga produksi pasca panen.
Baca Juga: Selesai dengan Polemik Kata 'Anjay', Kini Lutfi Agizal Kembali Dianggap 'Caper' oleh Warganet
Pola pikir juga harus dirubah dalam sisi pasca panen dan bisnisnya dengan cara membangun proses bisnis dan produksi sampai pasca panen.
Presiden Jokowi mengaku sangat optimistis akan korporasi petani dan nelayan tersebut. Hal ini akan meningkatkan nilai produk panen bagi petani dan nelayan tersebut.
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Memang kita melihat kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok nelayan," ujarnya dalam rapat terbatas sore tadi.
Baca Juga: Aplikasi Star Tracker di Play Store Tak Sampai 15 MB, Segera Unduh dan Lihatlah Fenomena Planet Mars
"Tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa di-link-kan, disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar," tambahnya.
Oleh karena itu Jokowi ingin menfokuskan dalam beberapa hal:
1. Meminta Menteri membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani dan nelayan di sebuah Provinsi hingga betul jadi, sehingga natinya bisa menjadi contoh dam juga bisa dicopy oleh kelompok tani atau nelayan yang lainnya.
Baca Juga: Tegas Tolak UU Cipta Kerja, Inilah Sosok Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman
2. Peran BUMN, peran swasta besar, atau BUMD dapet mendamping korporasi petani dan nelayan, hingga terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan.***