PEMBRITA BOGOR - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan temuan tim hukum nasional AMIN terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024, Anies menegaskan bahwa praktik kecurangan diduga terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung.
"Dugaan praktik kecurangan yang ditemukan pihak kami justru dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung," ujar Anies.
Menurut Anies, temuan sementara timnya menunjukkan bahwa masalah terbesar bukanlah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan pada kegiatan pra-TPS.
Aktivitas pra-TPS seperti surat suara yang dicoblos terlebih dahulu dinilainya memengaruhi hasil pemungutan suara dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Anies menekankan pentingnya kualitas demokrasi yang harus tercermin dalam hasil pemilu.
Anies juga menyebutkan adanya praktik ketidakjujuran yang memaksa aspirasi masyarakat.
"Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan pada rakyat, dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS sebagai sebuah praktik ketidakjujuran," katanya.
Dia mengajak seluruh masyarakat, tanpa memandang pilihan politik, untuk memastikan pemilu yang jujur.
Baca Juga: Viral Dugaan Kecurangan di Sirekap Pemilu 2024 'Suara Cuma 62 Ditulis 951', Begini Tanggapan Bawaslu
"Saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan Pilpres saudara-saudara, harus sama-sama memilih Pilpres yang jujur, apapun pilihannya," ucap Anies.
Anies: Kami Tidak Mau Gegabah Laporkan Kecurangan Pemilu 2024
Tim Hukum Nasional AMIN baru saja melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu. Namun, Anies menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam menyampaikan informasi ke publik.
"Kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi," kata Anies.
Anies pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk serius menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu.
Menurutnya, kualitas demokrasi sangat bergantung pada respons KPU terhadap laporan tersebut.
"KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi lebih baik," tandas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan pandangan tentang ciri-ciri demokrasi yang sehat. Menurutnya, pemilu yang bersih dan jujur merupakan salah satu indikator demokrasi yang baik.
Anies berpesan agar KPU memastikan setiap tahapan pemilu berjalan lancar demi menghormati suara rakyat dan mencegah terjadinya kecurangan.***