PEMBRITA BOGOR - Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" viral menjelang Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) dengan mengungkap dugaan kecurangan dalam proses demokrasi. Dalam film tersebut, terdapat serangkaian fakta yang menyentuh berbagai aspek, termasuk soal keberpihakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada salah satu paslon yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terkait hal tersebut, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mengaku belum menonton film tersebut dan tidak mengetahui isi konten tersebut.
Dilansir dari ANTARA, saat ditemui di Kampung Sewu, Jebres, Solo, Gibran menyatakan, "Saya belum menonton, belum mengetahui isinya, nanti ya tak lihat sik (dulu)."
Namun, ia menegaskan bahwa jika ada temuan kecurangan, itu harus dibuktikan dan dilaporkan.
Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menanggapi film tersebut dengan menyatakan bahwa sebagian besar isi film tersebut merupakan fitnah.
Dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan pada Minggu, 11 Februari 2024, Habiburokhman mengungkapkan, "Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah."
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Buka Suara soal Film Dirty Vote: Banyak Fitnahnya, Bikin Sesat Rakyat
Film Dirty Vote Ungkap Fakta-fakta Keberpihakan Presiden Jokowi
Film Dirty Vote menghadirkan beberapa pakar hukum tata negara, salah satunya Bivitri Susanti.
Ia mengungkapkan fakta-fakta keberpihakan Presiden Jokowi terhadap salah satu calon presiden dalam Pemilu 2024.
Menurut Bivitri Susanti, dalam film "Dirty Vote", terungkap secara rinci bagaimana instrumen negara dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
Dalam pemaparannya, Bivitri Susanti menyoroti soal netralitas Presiden dalam proses pemilihan umum.
Ia mengungkapkan, "Apakah presiden harus netral? Ya tentu harus, dia harus netral dalam perilakunya, dia boleh mendukung makhluk politik, tentu saja presiden makhluk politik, dia pasti punya keberpihakan."
Selain itu, Bivitri juga menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang Presiden ingin terlibat dalam kampanye politik, termasuk pengajuan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye.
Namun, dalam praktiknya, terdapat temuan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam kampanye salah satu calon presiden, terutama pasangan Prabowo-Gibran.
Hal ini tergambar dari berbagai gambar dan kejadian yang tertuang dalam film tersebut, seperti adanya foto-foto Presiden Jokowi dalam baliho pasangan tersebut dan pertemuan-pertemuan dengan kubu paslon nomor 02 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dengan memakai fasilitas negara.***